Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.312 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Pasal 14 ayat (6) dan (7) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Download file:
PMK 78_PMK.03_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.010/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Download file:
PMK 172_PMK.010_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2016
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 199 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.08/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 141/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Pasar Keuangan Dan Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Mengubah
  1. PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Download file:
PMK Nomor 123 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Download file:
PMK Nomor 101 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.010/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
Download file:
PMK Nomor 104 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Download file:
PMK Nomor 103 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor
Download file:
PMK Nomor 177 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.08/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 141/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Pasar Keuangan Dan Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Download file:
PMK Nomor 122 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.04/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Mencabut
  1. PMK No. 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Download file:
PMK 259_PMK.04_2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan