Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 102
Tahun 2017
SPM UPTD Labkes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh UPTD Labkes. SPM UPTD Labkes wajib dilaksanakan oleh UPTD Labkes untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja UPTD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
7 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditinjau kembali. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi,kualitas dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu memberikan penghargaan yang dilakukan melalui penilaian kinerja dengan kriteria yang telah ditentukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalammelaksanakan tugasnya
dapat diberikan penghargaan, bahwa Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019
tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat mengakomodir situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
PERGUB ini mengatur mengenai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yaitu meliputi Ketentuan Umum, Bentuk, Kategori, Jumlah Dan Persyaratan Pemberian Penghargaan, Tata Cara Penilaian Dan Pengusulan PNS Berprestasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018
mengatur tentang ketentuan umum, formula tarif, besaran sewa, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
isi 7 halaman, lampiran 6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN - CADANGAN PANGAN - PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD Tahun 2020 No. 14
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk mengalokasikan pemenuhan kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, perlu dilakukan penyelenggaraan cadangan pangan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2015; Perpres No 83 Th 2006; Inpres No 5 Th 2015; Permendag No 04/M-DAG/PER/1/2012; Perda No 2 Th 2017;.
1.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana lnduk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsr Jawa Barat Tahur. 2019-2023.
Undang-Undang Nomor 1l Tahun l950, Undang-Undang Nomor 11 1'ahun 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 61 Tahun 2010, . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/ 11/2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Sistematika Dan Uraian Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,Pemantauan Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang subyek penerima, besaran nilai, waktu pembayaran, dan tata cara pengajuan Tunjangan hari Raya Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
4 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2020
PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah juneto pasal 70 peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu perlu menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang penetapan presentase Pembagian Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2020
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Undan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011
Pada Pembahasan Tersebuat telah ditetapkan semua Tentang Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Presentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
