Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Pati No. 10 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati
Mengubah
Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati
UNIT LAYANAN PENGADAAN - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan
pengadaaan barang/jasa, perlu inovasi terhadap
pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa yang
dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi; bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan
pengadaan barang/jasa dengan pemanfaatan teknologi
informasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun
2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Layanan Pengadaan Kabupaten Pati sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor
60 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan angka 7a pada Pasal 1, perubahan Pasal 6, Pasal 16.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2013 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
a. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam
melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 tahun 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; dan, Perbup Kab. Kutai Barat No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
a. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 Tentang Tunjangan
Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten
Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor
21);
b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Tunjangan
Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten
Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor
21);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a. Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
b. Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Belanja Pegawai.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan di
Kabupatcn Batang tclah diundangkan Pcraturan Bupati
Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Ba tang, namun
sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya
perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang, Peraturan Bupati dimaksud perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Batang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2013 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 41 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDesa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959; Uu No 33 Tahun 2004; Uu No 6 Tahun 2014; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 30 Tahun 1979; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 83 Tahun 2015; Permendagri No 84 Tahun 2015; Perda Kab. Gorontalo No 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksana kewilayahan, tugas dan fungsi perangkat desa, pengangkatan perangkat desa (persyaratan dan kelengkapan administrasi, mekanisme pengangkatan, tata cara penjaringan dan penyaringan), pelantikan dan penyumpahan, pemberhentian perangkat desa (larangan dan sanksi, pemberhentian, pemberhentian sementara), kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Tata cara peningkatan kapasitas aparatur desa diatur dengan surat edaran Bupati.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 40 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL KABUPATEN LANGKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/DAG/PER/12/2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/DAG/PER/11/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 62 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum, Pembentukan, Kedudukan,tugas,fungsi, Susunan organisasi, Kepegawaian, Ketentuan lain-lain dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
7 Hlm, Lampiran: 1
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2017
TENAGA KERJA LUAR NEGERI - PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman dan
cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia, perlu mengoptimalkan peran pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun
2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Peyelenggaraan
Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
serta Instruksi Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 560/0002211 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan
Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) di Provinsi Jawa
Tengah, Bupati segera membentuk Layanan Terpadu Satu
Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Tingkat
Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016; Instruksi Gubernur Nomor 560/0002211 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembentukan LTSA - PTKLN Kab Pati, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
