Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.801 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP No. 50 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 50 Tahun 2021

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Tahun Anggaran 2021;

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

PT PEMA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BD.2021/NO.49

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Tahun Anggaran 2021;

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 5 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh, maka diperlukan penyertaan modal sebagai penyetoran modal dasar kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PT PEMA); bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 serta memperhatikan Hasil Analisis Tim Penasehat Investasi Pemerintah Aceh yang dihasilkan melalui Rapat Tim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan ditandatangani oleh semua anggota Tim, yang· menyatakan antara lain sebagaimana tercantum pada nomor urut 12 (dua belas) bahwa "guna untuk menyelamatkan eksistensi dan legalitas perusahaan PT. PEMA di atas, maka Tim Merekomendasikan agar Pemerintah Aceh selaku pemegang saham tunggal PT. PEMA segera melakukan penyetoran modal dasar PT. PEMA sekurang-kurangnya sebesar Rp2 l .437 .200.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lagi sehingga terpenuhi syarat minimal pendirian perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 24 Tahun 1956; UU No 7 Tahun 1992; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 40 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2007; PP No 1 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 52 tahun 2012; Permendagri No 77 Tahun 2020; Qanun Aceh No 1 Tahun 2008; Qanun Aceh No 1 Tahun 2008; Qanun Aceh No 5 Tahun 2019; Qanun Aceh No 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
HAL: 4 Hlm Lampiran: - Hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.50 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1993

Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Mencabut :

PP No. 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Download :
PP No. 50 Th 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2004

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No.50 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
wQGrEjc24mFt5yBEwffsPUVoT.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2008

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Bali

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Bali

Download :
PP 50 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Mengubah :

PP No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Download :
PP Nomor 50 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1987

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakukan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Download :
KEPPRES NO 50 TH 1987.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 50 Tahun 2015

Promosi Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup_50_2015 ttg Promosi Penanaman Modal.pdf

Abstrak

PENANAMAN MODAL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2015/NO.50, LL KAB.SAMBAS: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Promosi Penanaman Modal

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningdaklanjuti Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas, perlu adanya promosi penanaman modal yang efektif dan terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2009, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 2008, Perpres No.16 Tahun 2012, Perpres No.97 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2011, Perda No.9 Tahun 2008, Perda no.2 tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Bentuk, Tata Cara dan Media Promosi; Dukungan Penyelenggaraan Promosi; Ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 1987.