Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Mengajar Ketapang Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Ketapang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Negeri di Kabupaten Ketapang, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Direktur Jendral PAUD dan DIKMAS Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 46 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Hak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
6 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih
Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikan Non Formal Sejenis.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 1992; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016; Perda HSU Nomor 12 Tahun 2016; Perbup HSU Nomor 38 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikan Non Formal Sejenis, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Alih Fungsi dan Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian; Pembiyaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis-Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Mencabut Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya
65 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 40 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang mengatur mengenai ketentuan zonasi dan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sekolah tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang, perlu diubah;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.20 Tahun 2003
;4.UU No. 23 Tahun 2014 ;5.PP No.17 Tahun 2010 ;6.PP No.19 Tahun 2005
;7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
;8.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/Pb/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014
;9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016
;10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017;11.Perda Kab Tanggerang No. 9 Tahun 2011 ;12.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 11a,pasal 20, dan pasal 28a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan dan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan SD Negeri yang diberi nama SD Negeri Pager Kecamatan Candimulyo Kab Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kepastian layanan pendidikan bagi anak yang mengalami kecacatan fisik maupun mental atau anak yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan regular baik tingkat PAUD, SD maupun SMP, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan-satuan pendidikan regular. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Paraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang meliputi : ketentuan umum, tujuan, penyelenggaraan pendidikan inklusif, pembinaan serta pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
