pedoman - pencairan - penyertaan - modal - daerah - di - kabupaten - bekasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2018/60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencairan Penyertaan Modal Daerah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyertaan modal daerah maka berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, Pedoman Pencairan Penyertaan Modal Daerah di Kab. Bekasi, perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyertaan Modal Daerah, Pencairan Penyertaan Modal Daerah, Pertanggungjawaban Pencairan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2018
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABupaten TAHUN 2018 - 2025
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAHUN 2018 - 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal maka perlu
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten
UU No.6 Tahun 1991, UU No.25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2012, PeraturanBKPMD No.9 Tahun 2012, PERGUB No.46 Tahun 2015, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 59 Tahun 2018
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10
Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, dalam strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan perizinan dan penanaman modal pada aksi kedua yakni pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di pelayanan terpadu satu pintu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Pu blik, penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada satuan kerja penyelenggara sistern pelayanan terpadu satu pin tu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizman dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 S 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor
47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4582);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanarnan Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4681);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tah un 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nornor 40, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
14. Peraturan Presiden Nornor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2014
Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 ten tang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang U saha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Presiden Republik lndonesi No. 91 Tahun
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 210
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan lzin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 201 7 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahuri 201.7
Nornor 1767)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Takalar Tahun 2016 Nomor 07)
24. Peraturan Bupati Takalar Nornor 53 Tahun 2016 tcntang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Furigsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016
Nornor 53)
25. Peraturan Bupati Takalar Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 58)
BAB I KETENTUAN HUKUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
NOMOR 59 TAHUN 2018
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN TIM TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu penemapatan Tim teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai dasar kebutuhan penyelenggaraan pelayanan
UU no. 10 tahun 1999; UU no33 Tahun 2004; UU no.25 tahun 2007; UU no.14 Tahun 2008; UU no.25 Tahun 2009; UU no.28 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.96 tahun 2012; Perpres no.27 tahun 2009; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.100 tahun 2017; Permendagri no.138 Tahun 2017; Peraturan kepala Badan koordinasi Penanaman Modal no.6 tahun 2016; Peraturan kepala badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017; Perda no.11 tahun 2007; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.2 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; tim teknis; jenis perizinan dan non perizinan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pendanaan; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018-2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 41 Tahu 1999, UU No 13 Tahun 2003, UU No 18 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 10 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 39 Tahun 2009, UU No 45 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2011, UU No 27 Tahun 2007, UU No 3 Tahun 2-14, UU No 23 Tahun 2014, PP No 13 Tahun 1995, PP No 1 Tahun 2007, PP No 45 Tahun 2008, PP No 24 Tahun 2009, PP No 61 Tahun 2009, PP No 22 Tahun 2010, PP No 2 Tahun, PP No 28 Tahun 2011, PP No 96 Tahun 2012, Perpres No 16 Tahun 2012, Perpres No 39 Tahun 2014, Perpres No 97 Tahun 2014, Peraturan Menkeu No 176/PMK.011/2009, Peraturan Mendagri No 9 Tahun 2014, Peraturan BKPM No 9 Tahun 2012, Perda Prov Kalbar No 2 Tahun 2011, Pergub No 49 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2010, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2012, Perda Kab Sambas No 5 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 17 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematik RUMPK; Pemantauan dan Pembinaan; Pemberian Fasilitas, kemudahan dan /Atau Insentif; Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
7 halaman dan Penjelasan sebanyak 50 (lima puluh) halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 48 Tahun 2018
EDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONTRUKSI
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki daerah, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing. bahwa dalam rangka mendukung percepatan realisasi investasi kepada perusahaan yang telah mendapatkan Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dan Kawasan Industri Lobam untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara pararel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten Bintan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017.
Materi pokok
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi di Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
11 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bintan Tahun 2019 – 2025.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015; Keraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
29 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2018
tugas pokok - dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Pasal 38 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 97 Tahun 2014; Pemendagri No. 24 Tahun 2006
Peraturan ini memuat antara lain mengenai Kedudukan Dinas Penanaman Modal & PTSP; Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tat Kerja; Kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
-
-
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2018
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPenanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Cianjur No. 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
