PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN perencanaan pembangunan daerah KABUPATEN BONE BOLANGO
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 55, LD.2007/No.55
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango teramasuk didalamnya mengatur tentang ,Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, , Kepegawaian, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2007.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 55 Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Gorontalo No. 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah
pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf khusus kepala daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2020/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf khusus kepala daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 12 thn 2011; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 18 thn 2016; PERPRES No. 33 thn 2020; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf khusus kepala daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, pembidangan dan kursus, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja, standar kompetensi, pengangkatan, pemberhentian, pembiayaan, pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 55, LN.2020/NO.95, JDIH.SETNEG.GO.ID : 28 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Sekretariat Kabinet
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberian dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sekretariat Kabinet.
Dasar hukum perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini menetapkan adanya Sekretariat Kabinet (Setkab) yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setkab mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur Setkab terdiri dari Wakil Sekretaris Kabinet, 6 bidang Deputi, dan staf ahli.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 55 Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERPRES No. 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran
Diubah dengan :
KEPPRES No. 73 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991
KEPPRES No. 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
KEPPRES No. 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
KEPPRES No. 13 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 /
PMK.05 / 2007 tenlang Dewan Pengawas Badan layanan
Umum, Rumah Sakit Umum Dacrah Alimuddin Umar tclah
memenuhi syarat untuk membentuk dewan Pengawas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.10 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.17 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Daerah Alimuddin Umar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Diubah dengan :
KEPPRES No. 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1993
KEPPRES No. 117 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 1989.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
