Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 471 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 1950

Penetapan Padang Dan Sekitarnya Kepada Daerah Sumatera Barat Yang Termasuk Daerah Republik Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 1950

Pembubaran Negara Madura Serta Penggabungan Wilayahnya Pada Republik Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1950

Pembubaran Negara Jawa Timur Dan Digabungkan Wilayahnya Pada Republik Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 108 Tahun 1950

Pembubaran Daerah Bagian Jawa Tengah Dan Digabungkan Wilayahnya Kepada Republik Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1950

Mengumumkan Dan Menetapkan Piagam Penandatanganan KRIS Dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Keppres No.48 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pembubaran Delegasi Republik Indonesia Serikat, Deputasi Indonesia Dan Deputasi Indonesia Serikat

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Keppres No.16 Tahun 1950.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

2023pd32239.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perda Tgl 4_2023.pdf

ideologi pancasila - wawasan kebangsaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NOMOR.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

ABSTRAK:

bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta landasan etika berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bahwa Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul; bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Abstrak

Pendidikan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

PERDA-7-2022.pdf

pendidikan pancasila - wawasan kebangsaan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2022/NOMOR.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

ABSTRAK:

bahwa Pancasila sebagai idiologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah bagian dari upaya resmi, terencana, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta semangat cinta tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dan kemajukan bangsa; bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bab III Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bab IV Partisipasi Masyarakat Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Kerja Sama Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
20 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman

Download file:

Perda Dumai No.1 Tahun 2021.pdf

TATA CARA – PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2021/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka program pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat dihasilkan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berkualitas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2019; PERDA Kota Dumai No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kota Dumai No. 3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 35 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah; Penyusunan Propemperda; Perubahan Propemperda; Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda; Peran Serta Masyarakat; Penyebarluasan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Penjelasan : 4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .