Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.874 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2001

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Beamasuk, Beamasuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barangmewah Dan Pajak Penghasilan Dalamrangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Download :
PP NO 25 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1996

Izin Pengusaha Barang Kena Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

Permenhub No. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar

Download :
PM_25_Tahun_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag No. 28/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal
Permendag No. 32/M-DAG/PER/5/2015 Tahun 2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Download :
Permendag Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Download :
Permendag Nomor 25 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 25 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2011 Nomor 92

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Pajak Air Tanah Merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten Kota. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbagan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU No. 49 Prp. Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tajun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sbagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan, Wilayah Pemungutan, Saat Pajak Terutang, Ketentuan Bagi Pejabat, Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian, Penagihan, Pengurangan, Keberatan, Banding dan Gugatan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan, Kadaluwarsa, Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana, Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2011.
13 Halaman, Penjelasan: 13.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1956

Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1955/1956

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 26 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1982

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. Indosat)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada P.T. "Indonesian Satellite Corporation" (P.T. "Indosat")

Download :
PP NO 26 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2009

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai

Download :
PP_No_26_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022

Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Download :
perwal26_2022(ketik).pdf

Abstrak

bantuan langsung tunai - cukai tembakau

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2022/NO.26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Waliktota Semarang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bab III Pengaduan Bab IV Pelaporan Bab V Pengawasan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2021 dicabut.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.