Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.844 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 29/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut

Kepmen KKP No. KEP.25/MEN/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. PER.04/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download file:

kep.25-men-2004.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen ESDM No. 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Download file:

Permen ESDM No. 3 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Permen ESDM No. 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Download file:

Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral

Download file:

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Permen PUPR No. 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bendungan

Download file:

2023pmpupr7.pdf

PERUBAHAN - BENDUNGAN

2023

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 7, BN 2023 (545): 9 Halaman, jdih.pu.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan

ABSTRAK:

Bahwa pengembangan dan pemanfaatan ruang pada waduk untuk pembangkit listrik tenaga surya sebagai salah satu sumber energi terbarukan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.
Dasar Hukum Peraturan Pupr Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2019; Perpres No. 27 Tahun 2020; Peraturan Pupr No, 27 Tahun 2015; Dan Peraturan Pupr No. 13 Tahun 2020
Permen ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145).

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan
Lampiran File; 27 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

2022pmpupr11.pdf

ORGANISASI - DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 11, BN 2022 (1382): 5 Halaman, jdih.pu.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan unit kerja pengadaan barang/jasa yang mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan juga mendukung capaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pengadaan yang inovatif,terintegrasi, dan strategis perlu dilakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola, dan penajaman tugas dan fungsi pada unit kerja yang menjalankan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dasar Hukum Peraturan Pupr Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 27 Tahun 2020; Dan Peraturan Pupr No. 13 Tahun 2020
Pasal 511 Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengembangan dan pembinaan penerapan sistem informasi serta pengolahan data pengadaan barang/jasa.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Lampiran File; 5 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Umum Pengawasan Intern

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 25/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2006 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

Download file:

PermenPUPR3.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

PermenPUPR2.pdf

GRATIFIKASI

2022

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 2, BN.2022/No.10, jdih.pu.go.id : 17 hlm

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk penguatan pengawasan dalam pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan gratifikasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu diganti dan bahwa pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mengacu kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
UUD 1945 Pasal 17ayat (3); UU No.39Tahun 2008; Perpres No. 27 Tahun 2020; Permen PUPRNo.13 Tahun 2020; dan Permen PUPR No.16 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permen PUPR No.26 Tahun 2020
Dalam Permenini diatur mengenaipengendalian gratifikasibahwasetiap pegawai dan penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Setiap pegawai dan penyelenggara negara dilarang memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 665), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT