Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 206
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2019
PERWALI Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUKABUMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan sistem
pengelolaan keuangan daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka untuk
tertib administrasi dan kepastian hukum
Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional
Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sukabumi Jenjang Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota
Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali
yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8
Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional
Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sukabumi Jenjang Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota
Sukabumi. Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan,
dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Sukabumi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri di Kota Sukabumi
(Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 21) diubah.
40 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Asas, Tujuan, Ruang Lingkup, Bantuan Hukum Litigasi, Bantuan Hukum Non Litigasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum, dan Tata Kerja, Pendanaan, Pengawasan, Larangan, dan Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: jenis dan perincian kewenangan Desa; kriteria kewenangan Desa; mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa; pelaksana kewenangan Desa; pendanaan; dan evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2015
12 halaman; Lampiran 21 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2019
PERBUP Kab. Katingan No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Di Kabupaten Katingan.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepersertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal; b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 638 Tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Bab V Pendaftaran Peserta; Bab VI Penganggaran dan Pembayaran Iuran; Bab VII Koordinasi; Bab VIII Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan pemegang saham pada 21 (dua puluh satu) Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Ralryat dan 14 (empat belas) Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang tersebar di Jawa Barat dan Banten berdasarkan ketentuan perundangundangan, dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat perangkat daerah dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemegang saham, Sehingga dengan pertimbangan sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Rangka Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor L2/POJK.O5/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nornor 13/IPOJK.O5/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.O3/2O14, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.O3/2O15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA CIREBON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Arah Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019.
33 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar dan Ikatan Belajar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah maka perlu adanya pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, izin belajar dan ikatan belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, azas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, persyaratan, prosedur penetapan, pembiayaan, status kepegawaian, jangka waktu pendidikan, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban dan pelaporan, kewajiban, larangan dan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2011 - 2031
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
