Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 52, BN 2018/ NO 1498; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 52 Tahun 2021
PENGENAAN SANKSI - PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR - DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANGERANG.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan diubahnya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang sampai dengan keempat belas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2020; Perpres No 82 Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Perda Prov Banten No 1 Th 2021; Pergub Banten No 38 Th 2020; Perwal Tangerang No 17 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 48 Th 2021; Perwal Tangerang No 29 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 49 Th 2021.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERPRES No. 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
sektor perkebunan selain berperan untuk menghasilkan komoditas perkebunan juga berperan untuk
mengembangkan wilayah pengembangan ekonomi kerakyatan pengembangan energi baru terbarukan perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau dan masih banyak kejadian konflik kepentingan para pihak terkait pengembangan perkebunan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2015; Perda Prov. Kaltim No.7 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, termasuk juga diatur tentang: Pembentukan; Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Laporan, Rekomendasi dan Kerjasama; Masa Jabatan, Pemberhentian dan Kode Etik; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 52 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2014/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Unit Daerah Pada Rumah Sakit Hadjie Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, telah diatur ketentuan
mengenai pembentukan Dewan Pengawas pada Badan
Layanan Umum melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas pada Badan Layanan Umum,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2013 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2014 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 ;. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2011 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1. Ketentuan Umum
2.Pembentukan Dewan Pengawas
3.Keanggotaan Dan Unsur Dewan Pengawas
4.Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Dewan Pengawas
5.Kewenangan Dewan Pengawas
6.Rapat Dewan Pengawas
7.Masa Jabatan Dewan Pengawas
8.Sekretaris Dewan Pengawas
9.Honorarium Dewan Pengawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 52 Tahun 2013
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
KEPPRES No. 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Mencabut :
KEPPRES No. 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2000.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
