Kepegawaian, Aparatur NegaraLingkungan HidupPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 41/PERMEN-KP/2016, BN.2016 No. 1738, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung Serta Penerapan Sistem Manajemen Energi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 29A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau
menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat
yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok
orang lain; bnhwa berdaserkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24
dart Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
perlu mernbentuk Peraturan Walikota Semarang
1e.ntang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan
Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahurr 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Perat.urart P~m~rintah Nornor 68 Tahun 1999; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 3 Tahun 2013;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pengumuman dan tanda-tanda larangan, tim supervisi, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 dicabut.
9 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40.2 Tahun 2010
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9.a, BD.2019/No.9.a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pembantasan
Timbulan Sampah Sekali Pakai.
1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor
02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018
Nomor 04 );
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Tahun 2018 Nomor 53 );
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2018
tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 45 );
JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKAL PAKAI
RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
PERAN SERTA MASYARAKAT
KERJASAMA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGHARGAAN
PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 41.2 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sleman No. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persetujuan Lingkungan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin
lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tata Cara Pemberian Persetujuan Lingkungan, DELH Dan DPLH, Perubahan Dan Duplikat Persetujuan Lingkungan, Ketentuan Peralihan, ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 8)
Halaman: 18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 4A Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4A, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 4A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMENUHAN KEWAJIBAN KEKURANGAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman, memerlukan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Madiun;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu melalui pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berasal dari pengembang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Ruang lingkup pengaturan pemenuhan kewajiban kekurangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan meliputi :
a. pemindahan lokasi;
b. perubahan lokasi;
c. pemenuhan dan /atau penggantian pemenuhan kewajiban dalam bentuk lahan dan /atau uang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 16 /HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16 /HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 16 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan dokumentasi yang menggambarkan perubahan dan kecenderungan
yang terjadi pada lingkungan;
b. bahwa berdasarkan Surat Setjen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor S.156/Setjen/Datin/set.0/ 2/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 perihal Penyusunan
dan Penyampaian Dokumen lnformasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen lnfonnasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
c. bahwa' berdasarkan pertirnbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karangasem;
Andang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 5.B Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dengan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka mendorong upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penilaian kinerja perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/ a tau kegiatannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/KUM/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kriteria Dan Mekanisme Penilaian
Bab III Tahapan Pelaksanaan Proper
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
33 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
