Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa ,.mtuk mewujudkan Ketahana.n Pangan yang mantap
untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas
sebagai pilar ketahanan nasional make dipandang perlu
melakukan fasilitasi kerjasama lintas sektor di wilayah Kota
Pekalongan ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksvd
dalam huruf a, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan
Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002; Peraturan Pemerlntah Nomor 21 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Oaerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2008.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2009
Peraturan Walikota Nomor 4A Tahun 2009 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Semarang Tahun Anggaran 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 4A Tahun 2009 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga
wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan subsidi
pupuk untuk sektor pertanian;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 4
A Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2009.
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, maka
perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
4 A Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M- DAG/PER/2/2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007, Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 123 Tahun 2008 dan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan
Walikota Semarang Nomor 4 A Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun
Anggaran 2009
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2009.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 A Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun
Anggaran 2009 diubah
7 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II Dan Lampiran IV Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian oleh Pemerintah, dipandang perlu
merubah Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan ternak Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwo dalom upaya meningkalkan populasi dan produksi temak
*M11 milk meningkatkan pcndapatan masyrindiat JI wilnyah Kota
Ikuipubam. mak.) Pomerintah Kota Banjarbaru mambo-titan
pctiguatzin modal baguliz berupa temak kcpadn kcluntpok Kum
dengan wankel dam dart Ang„ssiran Pondaptitan Jan Petunia 1/ocirah
Kota Banta:ham Anglia:an Pendapatan dun 13chuna Docrah
Provin4i Ka; halos" untuk kclancaran NI Aswan', kegiatan Jirtakul pedu
&mourn mckannmr pcncntuan kclompol. pi:Titbit= tempts.
pcingelothan dan mu bergultran datum henna pcdoman pongclolarui
pengclolaan tenuk.
Isahwa berdastukan patimbany.yan scbagattnana Jimaksud luirur a
don hunt) h dada, perlu porta nwnctapkan Peratumn Waltkota
huLngdlndrmg Nomor o itahun 1999; Undartg•Undang Namur 28 1 alum 1999; 1 Todang.undang Noma- 32 Tabun 2004; Undang.t. tithingNoma 33 Tabun 2004; Undang No llllll 12 Tabun 2008; 1.Indag4 Padang No IX Tabun 204$; Poraturan Pemerinta Nomor 58 lahun 2005; Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tabun 2007; Paanan Danrith Kota Haajatharu Noma 2 faun 2008; Poraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Talmo 2008; Permian WedikoQ Baniartiaru Nomor 36 Tabun 2008.
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Pengembangan Ternak; Jenis Ternak Dan Standar Teknis; Pola Gadiaian Ternak; Lokasi Penyebaran Dan Pengembangan; Seleksi Dan Persyaratan Calon Penggadim; Hak Dan Kewajiban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan ; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
barna Paten raNta pereapensn sasaran woluits untuk 8/entente/ kebutuhan pecan Galant rangke ale‘elesas: PerwlOcean PreduktrOtaS clan rritAu hese ir,ana tam. petnerintah Kota Bansarbaru pedu rneentertken dukungen kepada grain dengan trienetapkan Stela/taken pembenan subsicti Plate;beInva untuk keiancaran can pangernanan penyalwan pusuk betsubudi sebagatmana dirnakstei Celan howl a. pole rnengatte tnengene kebuturen (UP harps ecitial tertinfl pupuk bersubudo;Denoa berdaserken perbmbarigan Sebaginnwla ternlaSud dalam huruf a dan nutuf b di ales perlu inenetliplan deepen eeteturan Walikaa.
Undang-Lindeng Noma 12 Tatum 1992;Urelang-Unction Nomor 8 Tahwi 1999;Undang.Undang Nana 9 Tabun 1999;Undang-Undang Norio 18 Tabun 2004;Undang-Undang Norio 18 Tabun 2004;Undang-Unclang horror 39 Tahuri 2004;Peraturan Perennial) Noma B Tahun 2001;Peraturan Pernenntah Republik Indoneua Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pres4en Horror 77 Tatum 7005;Keputusan Kamen Peindustrial dan Pectagangan Nomor 634/14PP/Ke09/2002;Keputusan Menten Pertanan Noma( 031Kptsf1P.260,1/2003;reputusan Memel Pertanian Nome 237)KOSIOT. 210/4/2033;Keputusan Kamen Pettanen Noway 239/ KpIA/OT. 210/4/2003;Peratwan Mennen Pertanan Nomoi 08 Petrientan/SR.140M2007;Peraturan Mantel Pertanian Norte 40/PennentanIOT.140/ 41200;Permian Menus) Pertagangan Republik Indonesia None 211MDAG/PER/612008;Peraturan Menten Percaman Homo, einmor 42 /Pementan/0T.140/09I2038;Peraturan Gubernur Kalimantan 5efatan Nomor 044 Tour' 2038;Peraturan Gubemut Kalimantan Seaton honor 019 Tahun 2809;Peaturan Dacron Kota Baniareacu Noma, 2 Tenon 2008;Permian Daeah Kota Baajaitaru NUM 11 Tanun 2008;Peratwan Waliliata Kota Banjarbery Namur 24 Tenon 7008;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Pertama Atas Perauran Walikota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sekotor pertanian Di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 dengan sistematika;Ketentuan Umum;PERtaliattaarl PUPUK BERSUBSIDI;Alokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (NET) Pupuk Bersubsidi;Pengawasan dan Pelaporan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 11A Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai
tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor
pertanian;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu
menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2008.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/ 2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/ 12/2007 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi, pengawasan dan pelaporan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2008.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 3C Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
