Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengatur Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2000, PP No. 104 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 5 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepmenkeu No. 083/KMK/04.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2010.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tatacara Pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak Reklame Dan Titik Strategis Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong perekonomian sektor swasta terutama
yang berkaitan dengan promosi produknya perlu adanya pemberian
insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame
dan titik strategis reklame; bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pajak Reklame memberikan peluang untuk memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian, Keringanan dan
Pembebasan Pajak Reklame dan Titik Strategis Reklame dalam Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tatacara pengajuan keberatan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame, persentase pengurangan atau pemberian keringanan pajak reklame dan retribusi titik strategis, pembebasan pajak reklame dan titik strategis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2010.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 46 Tahun 2009
Petunjuk - Pelaksanaan - Pemberian - Penghargaan - Dalam - Pemungutan - dan - Pengelolaan - Administrasi - Pajak - Bumi - dan - Bangunan
2006
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 02, BD 2006/02
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang dinilai sangat potensial, saat ini pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok dinilai belum optimal dengan pemberian penghargaan dipandang sebagai salah satu upaya yang dinilai cukup efektif untuk memotivasi berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Walikota
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 03 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kota Depok No. 01 Tahun 2003; Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2003; Perda Kota Depok No. 16 Tahun 2003
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Kriteria Penilaian; Kecamatan dan Pengelompokan Kelurahan; Penetapan Penerimaan Penghargaan dan Hadiah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2006.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 03 Tahun 2005
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 01 Tahun 2006
perubahan atas qanun nomor 2 tahun 2012 tentang pajak aceh
2017
Qanun NO. 11, BD.2017/No.11
Qanun tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh
ABSTRAK:
Bahwa Pajak Aceh merupakan salah satu sumber Pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh dan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk memungut Pajak Aceh. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No.24 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 1974; UU No.11 Tahun 1995; UU No.22 Tahun 2001; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016.
Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dan memuat ketentuan Pasal yang diubah.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
Pasal-pasal yang diubah atau dihapus terdiri:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (4) dihapus
3. Ketentuan Pasal 8 huruf d diubah, serta diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d.1.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a diubah
6. Ketentuan Pasal 46 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A), ayat (6) dihapus dan dtambahakan 2 (dua) ayat, yakni ayat (9) dan ayat (10).
7. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4) diubah
8. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (4) diubah
9. Kententuan Pasal 53 diubah
10. Ketentuan Pasal 58 diubah
11. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 ditambahn 2 (dua) Bagian, yakni bagian Keempat dan Bagian Kelima, dan disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 72A dan Pasal 72B
Undang-undang Darurat tentang Pajak Bangsa Asing Tahun 1957
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1957.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
