Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,036 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang DiKenakan Bea Keluar

Download :
Nomor 46 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 26 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

Download :
PP NO 47 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

Permendag No. 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020

Download :
Permendag Nomor 47 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2009

Tata Cara Penagihan Biaya Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pergub-47-2009.pdf

Abstrak

TENTANG-TATA-CARA-PENAGIHAN-BIAYA-PENJUALAN-PRODUKSI-USAHA-DAERAH

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2009/No.47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penagihan Biaya Penjualan Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 A Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penagihan Biaya Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 2 Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bendahara. Pasal 6 Isi dan bentuk Form sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
5 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1998

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Kekayaan

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset

Download :
PP No. 47 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 47 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian

Download :
47-2016-Perbup_No_47_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1990

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 47 TH 1990.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 47 Tahun 2017

Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Musi Banyuasin

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERBUP NO 47 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sering juga disebut Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tabun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2012; Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 22 Tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengatur ketentuan umum, Unsur penyelenggara TSP, Forum TSP, Mitra TSP, Masyarakat Penerima Manfaat, Penyelenggara TSP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Pasa18, Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 202 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1701 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Multi Stakeholders- Coorporate Social Responsibility (MSH-CSR) Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2021

Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah di Kota Magelang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Download :
PERWAL NO 47 THAUN 2021.PDF

Abstrak

perusahaan umum daerah - dewan pengawas - direksi - pedoman penetapan penghasilan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD.2021/NO.47

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah di Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusda Kota Magelang yang layak dan proporsional dengan memperhatikan kompleksitas usaha, perlu mengatur penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi pada Perusa Kota Magelang; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusda ditetapkan oleh Kepala Daerah yang mewakili Pemda dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusda Kota Magelang;
UU no 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP no 54 Tahun 2017; Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2018; Perda Kota Magelang No 17 Tahun 2018; Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2018; Perad Kota Magelang No 4 Tahun 2019; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghasilan dewan pengawas, penghasilan direksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
8 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1973

Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 43 Tahun 1974 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX

Download :
PP NO 47 TH 1973.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1992.