Permen Ristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung Sumber Daya Manusia Aparatur melalaui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2017 tentang Standar Kompentensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompentensi Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Perencanaan Tugas Belajar
5. Jenis Pendanaan, Jenjang, Program, Dan Jangka Waktu
6. Persyaratan
7. Prosedur Dan Tata Cara
8. Kewenangan
9. Hak Dan Kewajiban
10. Pembatalan Dan Pemberhentian
11. Sanksi
12. Monitoring Dan Evaluasi
13. Sistem Informasi Tugas Belajar
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Perbup Kulon Progo No.77 Tahun 2016 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016, perlu untuk ditinjau kembali
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
Materi Pokok: Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2021/NO.26 LL Kab Kubu Raya : 11 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan perlu dilakukan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, agar semua peserta didik baru mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jumlah Peserta Didik Baru dan Jumlah Rombongan Belajar; Waktu; Persyaratan; Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru; Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak; Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; Perpindahan Peserta Didik; Pendanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan cara yang tepat guna mendapat hasil yang optimal pada setiap satuan pendidikan; penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap situasi darurat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan tahun pelajaran 2020/2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu
layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar
sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu
prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan,
maka Pemerintah memberikan Bantuan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Madiun;
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar
sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan
standar nasional pendidikan, perlu mengatur kembali
pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Pertama Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009
tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
peraturan ini mengatur mengenai petunjuk teknis bantuan peningkatan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, target, prinsip, ruang lingkup, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan, sumber dana,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
jumlah 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menegah Atas dan Sekolah Menegah Kejuruan dan Pasal 33 ayat (2) Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
•Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; •Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 •Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 •Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015•Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Mencabut Perwako Nomor 3 Tahun 2020
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Sekolah Menengah atas Negeri 3 Gorontalo Sebagai Sekolah Berasrama (Boarding School) di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab, serta untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, secara terencana, terarah, dan berkesinambungan,
melalui pengembangan sekolah sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas dan berdaya saing.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2007; Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Gorontalo Sebagai Sekolah Berasrama (Boarding School) di Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, persyaratan pendirian boarding school di Kota Gorontalo, kriteria pendidik, kesiswaan, perencanaan dan pengelolaan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan,.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
