Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan adalah bahwa sasaran RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; terwujud apabila anak-anak tumbuh dan berkembang dengan sehat tanpa kekurangan gizi maupun stunting; Pemkab Sleman berkomitmen mendukung upaya penanggulangan stunting yang merupakan program prioritas nasional dengan menyusun inovasi program sesuai nilai kearifan lokal yang pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, dan masyarakat;
Dasar hukum adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 15 Tahun 1950; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP No 33 tahun 2012; PP No 86 Tahun 2019; PP No 42 Tahun 2013; Permenkes No 4 Tahun 2019; Permenkeu No 61/PMK.07/2019
Materi Pokok adalah: Ketentuan Umum; Pilar Percepatan Penanggulangan Stunting; Komitmen Daerah; Penanggulangan Stunting; Inovasi Program; Pengorganisasian; Indikator Kinerja; peran Serta; Penelitian dan Pengembangan; Pencatatan dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Peraturan ini mencabut: Perbup Sleman Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting
Halaman: 15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi Ayat
(3),
Ayat
(4), Ayat
(5) dan
Ayat
(6) Pasal
18
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsı Dinas Kesehatan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tersebut.
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenkes No. 49 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsı Dinas Kesehatan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
22 hlm, 1 Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 205 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 174 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 168 Seri E Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pemenuhan hak setiap orarg di
Daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan
pelayanan kesehatar di Badal Layaran Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjihowardojo
Purworejo; bahwa untuk sebagai imbalan atas penyediaan layaran
barang/jasa kepada masyarakat, Pemerintah Daerah
mengenakan tarif layalan Badar Layanar Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo
Purworejo; bahwa untuk memberikar dasar hukum dan pedoman
operasional dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan pengenaar tarif layanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daeral Dr. litrowardojo Purworejo perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarn
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tj i trowardojo Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesai Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan tarif, pelayanan, tarif layanan, pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan, pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional, pemanfaatan tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
76 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 165 Tahun 2021
PELAYANAN KESEHATAN KELAS III - RINCIAN KLASIFIKASI JENIS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 165 Seri E Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Klasifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
balwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2),
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III
Ruma} Sakit Umum Daerah Kabdpaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian
Klasifrkasi Jenis Pelayanan Kesehatan Kelas III di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesai Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rincian klasisifikasi jenis pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
48 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 164 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 164, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 164 Seri E Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan
masyarakat dengan kondisi tertentu di Kabupaten
Purworejo, Pemerintah Daerah memberikan
penggantian biaya pelayanan kesehatan darl
pelayanan selain kesehatan yang dilakukan oleh
Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dibebankan dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui
program jaminan kesehatan daerah; bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun
2019 tentang Penyelenggdaan Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dan perubahan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
diganti dengan menerbitan Peraturan yang baru; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan
pedomar dalam penyelenggaraaan jaminan
kesehatan daerah serta dalam ralgka
melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a
dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan
Penanggulangal Kemiskinan di Kabupaten
Purworejo, dipertukan pengaturan yarg ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupat.i tentang
Penyelenggaraal Jaminan Kesehatar Daerah
Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerima manfaat program jamkesda, pelayanan kesehatan program jamkesda, persyaratan dan tata cara pelayanan kesehatan program jamkesda, SKTM, rekomendasi dinas sosial dan surat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan program jamkesda, persyaratan dan tata cara pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan program jamkesda, tim verifikasi, iuran jaminan kesehatan bagi PBI daerah, bantuan iuran, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2019 dicabut.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 138 Tahun 2021
peran - dan - kewenangan - desa - dan - kelurahan - dalam - penurunan - stunting
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 138, BD 2021/138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Dan Kewenangan Desa Dan Kelurahan Dalam Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penurunan kejadian stunting, Pemda telah menetapkan Perbup Garut No. 31 Tahun 2019 Dan sehubungan dengan ditetapkan Perpres No. 72 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Penurunan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Dan Kelurahan, Sasaran Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Dan Kelurahan, Pendekatan, KPM, Koordinasi Penyelenggaraan Di Tingkat Desa/Kelurahan, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
