Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.380 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 27 TAHUN 2023.pdf

TEKNIS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan G4ji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Prorrinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan5 Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 48)
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Download file:

perbup bantul nomor 27 tahun 2023.pdf

SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2023/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya perubahan besaran prosentase pada pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai sumber pendapatan untuk pembiayaan remunerasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Jumlah Halaman: 5 HLM;

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 96 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah diubah beberapa kalo terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Download file:

Perbup Kab. OKI No 27 Tahun 2023.pdf

tunjangan-dewan perwakilan rakyat daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2023/NO.27, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Komering Ilir

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 96 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam hal Pemerintah Kabupaten belim dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi dan bahwa terhadap perhitungan Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi sesuai dengan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang di tetapkan dalarn Keputusan Bupati Nomor 575/KEP/DPRKE/2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU 17 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.02/2022; Peraturan Bupati No 96 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2022; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 1 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 96 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain menetapkan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah diubah beberapa kalo terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Subang No. 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

Mencabut

PERBUP Kab. Subang No. 58 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022

Download file:

27 2023.pdf

Teknis - pemberian - tunjangan - hari - raya - dan - gaji - ketiga - belas - yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD Tahun 2023 No.27

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2023 maka perlu menetapkan Perbup Subang tentang teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 15 tahun 2023; PP No. 12 tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; Perda Kab. Subang No. 11 Tahun 2022; Perbup Subang No. 400 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Subang No. 24 Tahun 2023.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
10 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Indramayu No. 70 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2022

Download file:

PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2023.pdf

Teknis - Pemberian - Tunjangan - Hari - Raya - dan - Gaji - Ketiga - Belas - yang - Bersumber - dari - Anggaran - Pendapatan - dan - Belanja - Daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD Kab Indramayu Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 dicabut.
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

27 Perbup RL 2023.pdf

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 726

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penilaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berkinerja baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kriteria yang ditentukan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetian, pengabdian, kecapakan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan; c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negera Berkinerja Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718), 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa da-lam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, perlu menyesuaikan Tunjangan Transportasi; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum mengakomodh penyesuaian kenaikan Trrnjangan Transportasi; bahwa berdasarkan pertimbangan ssgagaim€ulEr dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s679); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2074 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18f, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dal Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 20 19 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keualgan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB IV HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara

Abstrak

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Nomor 26 Tahun 202...TD BLUD RSUD KLU.pdf

REMUNERASI-PADA-UNIT-PELAKSANA/TEKNIS DINAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2023/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara

ABSTRAK:

dalam rangka memberikan motivasi dalam peningkatan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan serta sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan dan kinerja pejabat pengelola dan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badal Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan l,ayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 7. Peraturan Menteri Dala'n Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ipmbok Utara Nomor 15 Tahun 2016 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor I Tahun 2022
1. bab 1 memuat ketentuan umum yang mencakup 4 bagian, bagian satu mengatur pengertian-pengertian, bagian 2 mengatur tujuan, bagian 3 prinsip-prinsip, bagian 4 ruang lingkup 2. bab 2 memuat penerima dan komponen remunerasi yang mencakup dua bagian, bagian 1 mengatur tentang penerima remunerasi yaitu a. pejabat pengelola; b. pegawai BLUD; c. dewan pengawas; dan d. sekretaris dewan pengawas. bagian kedua mengatur tentang komponen remunerasi yaitu a. gaji yaitu imbalan keja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan; c. insentif yaitu imbalan keja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji; d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD memenuhi syarat tertentu; e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. 3. bab 3 memuat penyusunan dan penetapan remunerasi yang mencakup penyusunan yaitu Dalam penyusunan remunerasi pada UPTD BLUD RSUD Bupati dapat membentuk Tim Remunerasi yang keanggotaannya berasal dari unsur : a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD; b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; c. perguruan tinggi; dan d. lembaga profesi. 4. bab 4 memuat ketentuan monitoring dan evaluasi yaitu 1. Dewan Pengawas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian remunerasi pada UPTD BLUD RSUD. 2. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi. 5. bab 5 memuat ketentuan sanksi yaitu 1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan seiama 3 (tiga) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan, dikenakan pemotongan insentif yang diterima sebesar 5% (lima persen); 2. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan, dikenakan pemotongan insenl,if yang diterima sebesar 5% (lima perseni per hari; 3. Pegawai yang mengambil cuti, tidak menerima insentif sesuai jumlah hari kerja selama masa cuti; 4. Pegawai yang menjalani tugas belajar, tidak mendapat insentif selama tugas belajar; 5. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi hari senin selama 3 (tiga) kali atau lebih dalam satu bulan, dikenakan pemotongan insentif yang diterima sebesar 5o/o (lins persen) 6. bab 6 memuat ketentuan lain-lain yaitu Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tidak berlaku bagi pegawai pada UPTD BLUD RSUD yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga (outsourcingl. 7. bab 7 memuat ketentuan penutup yaitu Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Iombok Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2023.PDF

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Dari APBD TA 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. NO. 2022/652, LL KAB. MALTENG : 6 HALAMAN.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati/tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan eraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kriteria dan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Kolaka

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka

Download file:

PERBUP NO 26 TAHUN 2023.pdf

insentif

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Koilaka Tahun 2023 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria dan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perlu adanya pemberian insentif untuk peningkatan kesejahteraan tenaga Kesehatan sebagai bentuk reward; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran lnsentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF BAB V PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT