Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.380 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETI GABELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

30 2023 THR.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETI GABELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETI GABELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun' dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun entang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 lentangCipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjargan Hari Raya Dar Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (t embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2016 tentang Pembentukal dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06); 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Torqja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralr Tahun Anggaran 2023 (Beita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nornor 34;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III : PEMBAYARAN BAB IV : PENDANAAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2022 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima Tunjangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2O22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2020

Download file:

2023pb3205030.pdf

TAMBAHAN - PENGHASILAN - PEGAWAI PARATUR - SIPIL - NEGARA - TAHUN - ANGGARAN - 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2023/30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2022, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);Peraturan Bupati Garut Nomor 223 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 223 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 20);
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, tujuan dan kriteria pemberian TPP, sasaran pemberian tpp, pengaturan besaran dan pemberian tpp, penilaian produktivitas kinerja dan disiplin kerja, pemotongan tpp, mekanisme perhitungan dan pembayaran, penghentian pemberian tpp, ketentuan peralihan , ketentuan lain lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2020 di cabut
119 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KEPADA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

2023perbup5103029Badung (1).pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-16-TAHUN-2017-TENTANG-BESARAN-TUNJANGAN-KEPADA-PERBEKEL-DAN-PERANGKAT-DESA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KEPADA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

a.bahwa dengan semakin besarnya kewenangan desa,berimplikasi dengan banyaknya program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pada amirnya bermuara pada besarnya jumlah dana yang dikelola oleh setiap desa sehingga menambah beban dan tanggung jawab Perbelcel dalam pengelolaanpemerintahan desa dan keuangan desa. b. bahwa penambahan beban kerja dan tanggung jawab dan risiko kerja Perbekel dan perangkat desa dalam melakukan perencanaan penganggaran program dan kegiatan, perlu didukung dengan peningkatan keiejahteraan untuk meningkatkan kinerja dan integritas Perbekel dan perangkat desa. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2Ol7 c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbelcel dan Perangkat Desa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Badung Tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa
-
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Berau 29-2023 ttg ... APBD Tahun 2023.pdf

tunjangan hari raya - gaji ketiga belas - anggaran pendapatan dan belanja daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2023/29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Berau No. 10 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 15 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas

Mencabut

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Download file:

Perbup Bnjrngr 29_2023.pdf

tunjangan hari raya - gaji ketiga belas

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2023/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2022 dicabut.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Empat Lawang No 1 Tahun 2020 Tentang Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP KAB.EMPAT LAWANG NO 29 TAHUN 2023.pdf

hak keuangan-dewan perwakilan rakyat daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2023/NO.29, Pemerintah Daerah Kab. Empat Lawang

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Empat Lawang No 1 Tahun 2020 Tentang Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.1 Tahun 2017 Ten tang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang serta dalam rangka penyesuaian Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan standar biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 1 Tahun 2007; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 tahun 2017; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 4.1 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 15 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 1 Tahun 2020; Keputusan Bupati No 188.45/222.1/KEP/SETWAN/ TAHUN 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
4 hlm, Lampiran : 4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2023.pdf

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR : 29

Peraturan Bupati (Perbup) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SERTA BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Besaran Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah;
1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1999 tentangPembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,terakhirdenganPeraturanPemerintahPenggantiUnd ang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6623); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah KabupatenLuwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. PASAL 2 : Peraturan Bupati ini menjadi dasar dalam penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Besaran Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah. PASAL 3 : Pembayaran Besaran Penghasilan Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan setiap Bulan. PASAL 4 : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mengisi jabatan Kepala Desa, maka Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan tidak menerima Penghasilan Tetap dan Jaminan Sosial sebagai Kepala Desa. PASAL 5 : Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 6 : Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium dan Insentif Setiap Desa Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PASAL 7 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah

Download file:

Perbup Bnjrngr 28_2023.pdf

tambahan penghasilan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2023/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Besaran TPP Bab III Kriteria Pemberian TPP Bab IV Pemberian TPP Bab V Pembayaran TPP Bab VI Penghentian Pemberian TPP Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2022 dicabut.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NO. 28 TTG HAK KEU...MINISTRATIF DPRD.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2023 (28): 7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin

ABSTRAK:

a. bahwa untuk rnenunjang kclancaran pclaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran, perlu diberikan hak hak keuangan bagi Pimpinan dan Dewan Perwakllan Rayat Daerah Kabupaten Merangin sesuui dengan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa tunjangan transportasi dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelakaanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nornor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturun Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 teriumg Hak Keuangan dan admlnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangln;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; Uu No 6 Tahun 2023; PP No 17 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Merangin No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Merangin No 11 Tahun 2021; Perda Merangin No 6 Tahun 2017; Perbup Merangin NO 67 Tahun 2017 seagaimana telah diubah dengan Perbup Merangin No 96 Tahun 2019.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
7

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bima No. 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima

Download file:

Perbup Kabupaten Bima Nomor 28 Tahun 2023.pdf

Insentif - Tenaga Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - pusat kesehatan masyarakat

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2023 (28) : 7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat di Kabupaten Bima, perlu diberikan tambahan penghasilan/insentif bagi tenaga kesehatan; b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian tambahan penghasilan/insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan aturan pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian lnsentif bagi Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pemberian lnsentif bagi Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif adalah tenaga kesehatan PNS, tenaga kesehatan PPPK dan tenaga kesehatan Non PNS/Kontrak khusus bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Bima Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sima
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT