PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.835 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.01/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.01/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 146/PMK.01/2018 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung Di Kementerian Keuangan
Mengubah
  1. PMK No. 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.06/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.01/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 161/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.01/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 111/PMK.01/2018 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Keuangan
Mengubah
  1. PMK No. 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.05/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.01/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mengubah
  1. PMK No. 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan