Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.321 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 10 Tahun 2013

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (PT. JAMKRIDA)

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NO. 10 Tahun 2013 Penyertaan Modal pada PT Jamkrida.pdf

Abstrak

penyertaan modal

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (PT. JAMKRIDA)

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (PT. JAMKRIDA). Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2012, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL; BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Lanjut dan Rujukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran daerah Kabupaten rejang lebong Tahun 2014 Nomor 91

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Keliling/ Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah untuk disesuaikan. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dimuat tentang perubahan pasal 3,8,31A, dan penghapusan pasal 34.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2014.
Peraturan ini terdiri atas 4 hlm, Lampiran : 1 Lamp.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013

Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006

Download :
Perda+No.10+Th.+2013++ttg+Pengelolaan+Sampah.pdf

Abstrak

sampah - pengelolaan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

bahwa dengan pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kota Magelang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dimana pengelolaannya belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; bahwa agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara komprehensif terpadu, proporsional, efektif, dan efisien; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, asas dan tujuan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, retribusi pelayanan persampahan, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama dan kemitraan, peran masyarakat, larangan, pengawasan dan pembinaan, pelaporan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013.
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006 dicabut.
41 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2013

Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

Download :
pm.10_tahun_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2013

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
perda_10-2013_perubahan_apbd_2013.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 26.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 28.Keputusan Gubernur Nomor 1992/X/Tahun 2013 tentang Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 34.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9); 35.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 12); 36.Peraturan Bupati Barru Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 130);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD denganpersetujuan bersama kepala daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2013dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 599.432.712.487,00 Bertambah Rp. 9.820.661.377,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 609.253.373.864,00 b. Belanja Rp. 603.278.777.435,00 Bertambah Rp. 37.950.411.316,62 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 641.229.188.751,62 Defisit (Rp. 31.975.814.887,62) c. Pembiayaan 1. Penerimaan a) Semula Rp. 36.864.100.258,00 b) Bertambah Rp. 10.111.714.629,62 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 46.975.814.887,62 2. Pengeluaran a) Semula Rp. 33.018.035.310,00 b) Berkurang (Rp. 18.018.035.310,00) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 31.975.814.887,62 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) Rp. 0,00 BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 27.577.817.000,00 Bertambah Rp. 9.820.661.377,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 37.398.478.377,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 485.124.984.947,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 485.124.984.947,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 86.729.910.540,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 86.729.910.540,00 setelah Perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Semula Rp. 6.670.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 2.010.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.660.000.000,00 b. Retribusi Daerah Semula Rp. 13.861.817.000,00 Bertambah Rp. 10.840.661.377,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 24.702.478.377,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Semula Rp. 4.546.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 10.000.000,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 4.536.000.000,00 yangdipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula Rp. 2.500.000.000,00 Bertambah Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 23.469.165.947,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 23.469.165.947,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 417.942.379.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 417.942.379.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 43.713.440.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 43.713.440.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Semula Rp. 13.677.980.880,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.677.980.880,00 b. Dana Penyesuaian Semula Rp. 62.551.929.660,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp. 62.551.929.660,00 c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 10.500.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 10.500.000.000,00 lainnya setelah Perubahan BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Semula Rp. 387.112.424.842,00 (Berkurang) (Rp. 3.307.541.850,38) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 383.804.882.991,62 b. Belanja Langsung Semula Rp. 216.166.352.593,00 Bertambah Rp. 41.257.953.167,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 257.424.305.760,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 350.149.682.665,00 (Berkurang) (Rp. 3.007.395.486,85) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 347.142.287.178,15 b. Belanja Bunga Semula Rp. 5.400.000.000,00 Berkurang (Rp. 3.017.646.363,53) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 2.382.353.636,47 c. Belanja Hibah Semula Rp. 1.692.483.000,00 Bertambah Rp. 709.700.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 2.402.183.000,00 d. Belanja bantuan sosial Semula Rp. 1.352.446.677,00 (Berkurang) (Rp. 709.700.000,00) Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 642.746.677,00 e. Belanja bagi hasil kepada propinsi Semula Rp. 217.812.500,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja bagi hasil kepada propinsi Rp. 217.812.500,00 setelah Perubahan f. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Semula Rp. 27.000.000.000,00 Bertambah Rp. 2.717.500.000,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 29.717.500.000,00 setelah Perubahan g. Belanja Tidak terduga Semula Rp. 1.300.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.300.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 19.583.476.100,00 Bertambah Rp. 65.176.380,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 19.648.652.480,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 97.947.351.796,00 Bertambah Rp. 17.281.320.775,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 115.228.672.571,00 c. Belanja Modal Semula Rp. 98.635.524.697,00 Bertambah Rp. 23.911.456.012,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 122.546.980.709,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Penerimaan Semula Rp. 36.864.100.258,00 Bertambah Rp. 10.111.714.629,62 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 46.975.814.887,62 b. Pengeluaran Semula Rp. 33.018.035.310,00 (Berkurang) (Rp. 18.018.035.310,00) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. SILPA Semula Rp. 7.489.100.258,00 Bertambah Rp. 39.211.714.629,62 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 46.700.814.887,62 b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Semula Rp. 29.100.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 29.100.000.000,00) Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. 0,00 yang Dipisahkan setelah Perubahan c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Semula Rp. 275.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 275.000.000,00 setelah Perubahan (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Semula Rp. 15.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00 b. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga Semula Rp. 11.618.035.310,00 (Berkurang) (Rp. 11.618.035.310,00) Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00 c. Pembayaran konstruksi dalam pengerjaan Semula Rp. 6.400.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 6.400.000.000,00) Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran 8. Lampiran VII.2 Neraca 9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas 10. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini 11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah 12. Lampiran X Daftar Dana Cadangan Daerah BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Download :
Perbup Jepara Tahun 2013 No 10.pdf

Abstrak

Perjalanan Dinas

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2013/NO.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa Pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, dan dalam rangka penyempurnaan mengenai pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perjalanan Dinas di Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara; bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Remerintah Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perjalanan Dinas Bab III Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bab IV Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2013.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dicabut.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013

Izin Mendirikan Bangunan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
LD PERDA No. 10 - IMB.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2013

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Download :
PERDA-NOMOR-10-TAHUN-2013.pdf

Abstrak

penerimaan-sumbangan-pihak-ketiga

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dalam pelaksanaannya dipandang menghambat investasi dan perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.