Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah
Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 76 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada
Dinas Perhubungan yaitu: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;UPT Pelabuhan; dan UPT Terminal dan Perparkiran. Klasifikasi UPT pada Dinas Perhubungan meliputi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A; UPT Pelabuhan Kelas A; dan UPT Terminal dan Perparkiran Kelas A. Dalam peraturan ini diatur susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap UPT; Tata Kerja; Esolon, Pengangkatan dan Pemberhentian; dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 95 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
Untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan penunjang pada Dinas
Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan. Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang Tenaga Kerja dipandang
perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Balangan.
Untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan penunjang pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Latihan Kerja.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan. Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2016 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 93 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari
ABSTRAK:
Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan
mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan alih fungsi
Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan
nonformal. Untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
Pelaihari.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
Pelaihari; Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam jabatan; dan Pembiayaan.
Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan alih fungsi UPT SKB
Pelaihari menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar
Kegiatan Belajar Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 93 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Balangan.
Untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan penunJang pada
DinasPerikanan perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan
Gunung Manau Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Benih Ikan Gunung Manau Kabupaten Balangan. Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Balangan
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keija
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 92 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Perbibitan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
Untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan penunjang pada Dinas
Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan
Perbibitan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan pada Dinas Pertanian. Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Balangan
Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Ke:rja
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
Lampihong Kabupaten Balangan
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 91 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Hamparaya
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang pertanian dipandang
perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah
pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
Untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan penunjang pada Dinas
Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Hamparaya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya pada Dinas
Pertanian.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Balangan
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Hamparaya Kabupaten Balangan
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 90 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang lingkungan hidup
dipandang perlu membentuk unit pelaksana
teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan. Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2017
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HUL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dan Sistem Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas
Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 tahun 2016, perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perka LKPP No. 2 Tahinn 2010, Perda Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2016, Perbup Kapuas Hulu No. 60 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan klasifikasi, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas
Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016, PP No. 18 tahun 2016, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2016, Perbup Kapuas Hulu No. 63 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan klasifikasi, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
