Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 23, BN.2014/No.1419; web.bnpb.go.id: 8 hlm.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria, Persyaratan dan Besaran Alokasi Calon Penerima Hibah Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa di Kabupaten Tegal banyak pelaku usaha bidang kelautan, perikanan dan petemakan yang berskala kecil; bahwa salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat pelaku usaha bidang kelautan, perikanan dan petemakan di Kabupaten Tegal maka perlu adanya bantuan berupa hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian hibah perlu adanya petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Bidang Kelautan, Perikanan dan Petemakan Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria, Persyaratan dan Besaran Alokasi Hibah Bidang
Kelautan, Perikanan dan Petemakan Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tegal No. 35 tahun 2011; Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan bupati ini mengatur tentang kriteria, persyaratan dan besaran alokasi hibah bidang kelautan, perikanan dan peternakan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelola Pasar Rakyat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);11. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati untuk Menandatangani Izin Pemakaian Fasilitas Pasar dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Fasilitas Pasar dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 63).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, klasifikasi pasar rakyat, pengelolaan pasar rakyat, perizinan, pemindahan dan penghapusan kios dan los dalam pasar rakyat, ketertiban, kebersihan dan keamanan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/Rentan Terkena Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Covid-19 terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian materiak yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi warga yang terkena dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan JPS berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan JPS berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada waga terkena dampak Covid-19 Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa TEngah; UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah PEnyakit Menular; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; kriteria, jenis, besaran dan mekanisme; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Cilacap No. 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/ Rentang Terkena Dampak Covid-19 di Kabupaten CIlacap Tahun 2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Cilacap No. 158 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No. 99 Tahun 2020 tentang Perunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/ Rentan Terkena Dampak Covid-19 di Kabupaten Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2011
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Rebuplik Indonesia Nomor: 8/PMK.7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Alokasi umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahn 2019; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Penganti UU No.1 Tahun 2020; Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permenkeu RI No.8/PMK.7/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2010
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2010/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggunjawaban Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010;
b. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta lebih efektifnya pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggunjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggunjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2010, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 117 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010.
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2010
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati sumedang nomor 13 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pertanggunjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan di kabupaten sumedang
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin terselenggaranya program bantuan
hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten
Kotawaringin Timur sebagai wujud dari kepedulian
Pemerintah Daerah terhadap warga masyarakat dalam
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun
2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan
hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi warga
miskin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dapat
dilakukan
secara
tepat
sasaran,
dapat
dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya kepada masyarakat, sehingga perlu
disusun ketentuan yang mengatur tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN HUKUM;
BAB IV
TATA CARA KERJASAMA ;
BAB V
STANDAR BANTUAN HUKUM;
BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM;
BAB VII
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM ;
BAB VIII
ANGGARAN BANTUAN HUKUM;
BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2018.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2019
bencana - pusat pengendalian operasi penanggulangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana mulai dari pra bencana, saat tangggap darurat dan pasca bencana, maka perlu adanya upaya-upaya penanggulangan yang sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa untuk kecepatan informasi, koordinasi, dan komunikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme kerja dan standar oeprasional prosedur, pembiayaan yang dibebankan pada APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
50 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
