dana alokasi umum - tambahan bantuan pendanaan kelurahan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasika DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada APBD TA 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Permenkeu No 8/PMK.07/2020 tentang tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan di Kab Kudus TA 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 130 tahun 2018; Permenkeu No 8/PMK.07/2020; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 5 Tahun 2019; Perbup Kudus No 29 Tahun 2019; Perbup Kudus No 49 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jumlah dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan, rincian dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan, mekanisme pengalokasian dana alkasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan, penganggaran kembali sisa DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
ABSTRAK:
BAHWA KABUPATEN NGAWI TELAH MENETAPKAN STATUS DARURAT COVID-19 SEHINGGA PERLU ADANYA KETERSEDIAAN ANGGARAN GUNA PENANGANAN TERSEBUT;
BAHWA PENGANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DIALOKASIKAN DALAM JENIS BELANJA TIDAK TERDUGA
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2020/No. 04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2019; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 45 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 17 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 78 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 130 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 8/PMK/07/2020; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 9 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 12 Tahun 2019; Perbup Tapin Nomor 28 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 yang memuat Ketentuan Umum; Umum; Kategori dan Alokasi; Penganggaran; Penyaluran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
13 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2020
peraturan bupati kabupaten jembrana - PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007.
Ketentuan umum; jumlah dana alokasi umumr tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; rincian pembagian dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan setiap kelurahan; mekanisme pengalokasian dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan; penyaluran pengalokasian dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
5 Halaman Peraturan; 1 Halaman Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center).
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 28 Tahun 2016; Perpres No. 21 Tahun 2016; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015; Permenkes No. 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 9 (sembilan) Bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Fungsi dan Tugas; Penyelenggara; Penyelenggaraan; Pembiayaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2020/No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan
Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, ketentuan mengenai pengalokasian dan pembagian
Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus
peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan
Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang esaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan
Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2020
pedoman layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2020/No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya TA 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan/atau keluarga sebagai akibat dampak krisis sosial, pemberdayaan sosial,penanggulangan kemiskinan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.108 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.31 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.14 Tahun 2016; Perda Kab Pohuwato No.8 Tahun 2008; Perda Kab Pohuwato No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamya mengatur tentang Asa, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pelayanan, Persyaratan Penerima Bantuan Sosial, Organisasi Pelaksana, Mekanisme Layanan, Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD TAHUN 2020 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia; bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan rehabilitasi rumah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (miskin) yang tinggal di rumah tidak layak huni; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 16 A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; BENTUK BANTUAN REHABILITASI RTLH; JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENYELENGGARAAN BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
13 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.7 Tahun 2018, PermenPUPR No.14/PRT/M/2018, Perda Prov Kalimantan Barat No.10 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2015, Perda No.7 Tahun 2015, Perda No.17 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendataan, Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Lokasi; Perencanaan Penanganan Kumuh; Pelaksanaan Penanganan Kumuh; monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 13 halaman dan 1 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
