Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.451 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/09/2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Kelola Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.24.12.13.6072 Tahun 2013 tentang Penerapan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 5 Tahun 2019.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 14 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Rekonsiliasi Terkait BMN dan Akuntansi dalam Peyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Download file:

Perkabakamla 14 2019.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pengelolaan Rumah Susun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Bakamla no 1 Tahun 2024.pdf

Pengelolaan - Rumah Susun - Badan Keamanan Laut

2024

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 1, BN 2024 (178):10 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pengelolaan Rumah Susun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dalam mengelola rumah susun di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dibutuhkan manajemen pengelolaan agar pengelolaan rumah susun dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan berkeadilan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; PP Nomor 40 Tahun 1994; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 13 Tahun 2021; Perpres Nomor 178 Tahun 2014; Permen PUPR Nomor 7 2022; dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Rumah Susun Bakamla meliputi; pemanfaatan, penghunian, biaya sewa, pengelola, dan pengawasan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Lampiran file: 17 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10, lampiran hlm 11 sd 17)

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 26 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Pendistribusian Logistik Operasi pada Kapal Patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download file:

Perkabakamla 26 2020.pdf

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional

Download file:

Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Pelimpahan - Sebagian Wewenang - Kepala Badan SAR Nasional - Penggunaan - Barang Milik Negara - Badan SAR Nasional

2023

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 1, BN 2023 (259): 3 hlm.; www.peraturan.go.id

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional

ABSTRAK:

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara, sehingga perlu dicabut.
UU Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 83 Tahun 2016; dan Peraturan BNPP Nomor 8 Tahun 2020.
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 3 hlm

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penaksiran Nilai Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah Hasil Serah Simpan Berupa Karya Rekam Digital

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Perpustakaan No. 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Perpustakaan Nasional

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Perpustakaan No. 3 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 38 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa Barang yang Dapat Dinilai Dengan Uang

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BPKH BPKH No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa Barang yang Dapat Dinilai Dengan Uang

Download file:

peraturan BPKH No. 1 Tahun 2021.pdf

pengelolaan-kekayaan-barang-uang

2021

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 1, BN 2021 (495) : 9 hlm

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa Barang yang Dapat Dinilai Dengan Uang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahtanganan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang; b. bahwa Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa Barang yang Dapat Dinilai dengan Uang belum mengatur mengenai pemindahtanganan kekayaan tersebut sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa Barang yang Dapat Dinilai dengan Uang;
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); 3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); 4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa Barang yang Dapat Dinilai dengan Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1550);
- Mengubah ketentuan Pasal 1 - Di antara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 177A, Pasal 177B, Pasal 177C, Pasal 177D, dan Pasal 177E

CATATAN:

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa Barang Yang Dapat Dinilai Dengan Uang
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.