Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.823 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan KPU No. 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan KPU No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan KPU No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Peraturan KPU No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Mengubah :

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Download :
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 2012

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011

APBD

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-APBD

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011

ABSTRAK:

Untuk melaksanaan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 65 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kabupaten Musi Rawas No. 7 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Rawas No. 26 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2011.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 11 Tahun 2012

Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2012/NO.10, TBD No.10, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka tertib, efisien, transparan, dan akuntabilitas pemeliharan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk mengukur Standar Biaya Pemeliharaan Inventaris dimaksdut;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1983, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No.25 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Satuan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2012.
6 halaman

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

sistem-peradilan-pidana-anak

2012

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRAK:

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan; bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
1. DIVERSI 2. ACARA PERADILAN PIDANA ANAK 3. PETUGAS KEMASYARAKATAN 4. PIDANA DAN TINDAKAN 5. PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK 6. ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI 7. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8. PERAN SERTA MASYARAKAT 9. KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 10. SANKSI ADMINISTRATIF 11. KETENTUAN PIDANA 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
75

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 11 Tahun 2012

Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Konawe Utara

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Konawe Utara No. 11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pajak-Penerangan-Jalan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2012/ NO. 34, LL 14 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak; 6. Pemungutan Pajak; 7. Pembayaran Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 9. Kedaluwarsa Penagihan 10. Pemeriksaan 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus; 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2012.
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
54perda-no11-th-2012.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN ANAK - penyelenggaraan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial; bahwa di Kota Pekalongan masih ada anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, penyelenggaraan perlindungan anak, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, sanksi pidana, sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012.
18 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012

Pedoman kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (NON PNS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Perwal nomor 11 tahun 2012.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012

Pemberian Tambahan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Bagi Tenaga Harian Kontrak Dan Tenaga Wiyata Bhakti Non Guru Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Cilacap No 11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Tambahan Honorarium

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2012/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Bagi Tenaga Harian Kontrak Dan Tenaga Wiyata Bhakti Non Guru Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya, perlu diberikan tambahan honorarium bagi Tenaga Harian Kontrak dan Tenaga Wiyata Bhakti Non Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Bagi Tenaga Harian Kontrak dan Tenaga Wiyata Bhakti Non Guru Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Bagi Tenaga Harian Kontrak dan Tenaga Wiyata Bhakti Non Guru Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2012.
3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012

Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2012

Kesehatan

Download :
Perbup Jepara Tahun 2012 No 11.pdf

Abstrak

Jaminan Kesehatan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2012/NO.525

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan program jarminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jepara Tahun 2012, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/N/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Mas yarakat (Jamkesmas); bahwa besaran tarif pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang didanai oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat belum ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PERN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat maupun dalam Peraturan Daerah, maka perlu adanya pengaturan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairmana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pembiayaan untuk pelayanan kesehatan pada peserta JAMKESMAS di Puskesmas dan jaringannya yang didanai oleh program JAMKESMAS. Besaran biaya pelayanan kesehatan dani dana program JAMKESMAS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2012.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2012

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
perda_11-2012_perubahan_apbd_2012.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 14); 31.Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 22);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 509.469.483.511,00 Bertambah Rp. 19.285.379.864,91 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 528.754.863.375,91 2. Belanja Rp. 497.742.485.282,00 Bertambah Rp. 66.302.071.017,04 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 564.044.556.299,04 Defisit (Rp. 35.289.692.923,13) 3. Pembiayaan Penerimaan a. Semula Rp. 21.489.085.800,00 b. Bertambah Rp. 34.557.818.040,09 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 56.046.903.840,09 Pengeluaran a. Semula Rp. 33.216.084.029,00 b. Berkurang (Rp. 12.458.873.112,04) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 20.757.210.916,96 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 35.289.692.923,13 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) Rp. 0,00 BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 23.238.687.482,00 Bertambah Rp. 4.234.141.536,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 27.472.829.018,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 424.320.642.229,00 Bertambah Rp. 3.505.293.404,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 427.825.935.633,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 61.910.153.800,00 Bertambah Rp. 11.545.944.924,91 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 73.456.098.724,91 setelah Perubahan 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Semula Rp. 4.715.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 683.500.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.031.500.000,00 b. Retribusi Daerah Semula Rp. 12.437.687.482,00 Bertambah Rp. 4.957.641.536,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 17.395.329.018,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Semula Rp. 4.586.000.000,00 (Berkurang) (Rp. 40.000.000,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 4.546.000.000,00 yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula Rp. 1.500.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 23.383.874.229,00 Bertambah Rp. 3.505.293.404,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 26.889.167.633,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 358.904.488.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 358.904.488.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 42.032.280.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 42.032.280.000,00 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Semula Rp. 13.462.000.000,00 Bertambah Rp. 215.980.880,00 Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.677.980.880,00 b. Dana Penyesuaian Semula Rp. 33.448.153.800,00 Bertambah Rp. 13.018.470.200,00 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp. 46.466.624.000,00 c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 15.000.000.000,00 (Berkurang) Rp. 1.688.506.155,09) Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 13.311.493.844,91 lainnya setelah Perubahan BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Semula Rp. 330.619.492.770,00 Bertambah Rp. 7.216.801.273,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 337.836.294.043,00 b. Belanja Langsung Semula Rp. 167.122.992.512,00 Bertambah Rp. 59.085.269.744,04 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 226.208.262.256,04 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 299.460.859.770,00 (Berkurang) (Rp. 137.367.107,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 299.323.492.663,00 b. Belanja Bunga Semula Rp. 4.000.000.000,00 Bertambah Rp. 5.440.000.000,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 9.440.000.000,00 c. Belanja Hibah Semula Rp. 2.787.933.000,00 Bertambah Rp. 1.640.187.500,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.428.120.500,00 d. Belanja bantuan sosial Semula Rp. 1.300.700.000,00 Bertambah Rp. 58.000.000,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.358.700.000,00 e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Semula Rp. 22.770.000.000,00 Bertambah Rp. 215.980.880,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 22.985.980.880,00 setelah Perubahan f. Belanja Tidak terduga Semula Rp. 300.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 22.559.343.350,00 Bertambah Rp. 1.293.016.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 23.852.359.350,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 64.252.298.758,00 Bertambah Rp. 14.641.393.142,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 78.893.691.900,00 c. Belanja Modal Semula Rp. 80.311.350.404,00 Bertambah Rp. 43.150.860.602,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 123.462.211.006,04 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Penerimaan Semula Rp. 21.489.085.800,00 Bertambah Rp. 34.557.818.040,09 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 56.046.903.840,09 b. Pengeluaran Semula Rp. 33.216.084.029,00 (Berkurang) (Rp. 12.458.873.112,04) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 20.757.210.916,96 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. SILPA Semula Rp. 21.239.085.800,00 Bertambah Rp. 34.557.818.040,09 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 55.796.903.840,09 b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Semula Rp. 250.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 250.000.000,00 setelah Perubahan 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Penyertaan Modal Semula Rp. 1.000.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang Semula Rp. 105.000.000,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga Semula Rp. 10.871.998.229,00 Bertambah Rp. 8.780.212.687,96 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 19.652.210.916,96 d. Pembayaran konstruksi dalam pengerjaan Semula Rp. 21.239.085.800,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 21.239.085.800,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran 8. Lampiran VII.2 Neraca 9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas 10. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini 11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2012.