Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.845 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 60 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban, dan Tindakan Hukum Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Download file:

Perwako Palembang No 60 Tahun 2014.pdf

pengawasan-penertiban-tindakan-hukum-pelanggaran-peraturan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, LD.2014/NO.60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

ABSTRAK:

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan tertib pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat perlu menetapkan mekanisme dan prosedur tetap pengawasan, penertiban dan tindakan hukum terhadap pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban, dan Tindakan Hukum Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan penegakkan hukum peraturan daerah dan peraturan perudang-undangan lainnya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; Perda No. 44 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan tentang ketentuan umum, mekanisme dan prosedur.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
Mengubah Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban, dan Tindakan Hukum Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 50 Tahun 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI JUKLAK EVAL LAKIP.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 44 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI PENGELOLA PASAR v.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 43 Tahun 2014

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Abstrak

APBD Sistem Pengendalian Intern

Download file:

SALINAN PERWAL NOMOR 43 T... KEUANGAN DAERAH.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 39 Tahun 2014

TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENDACA DAERAH KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI BAKESBANG V.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 38 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI BKD v.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 37 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI BPKAD V.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 36 Tahun 2014

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI BAPPEDA V.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Gorontalo No. 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Download file:

PERWAKO Gorontalo No 34 t...k Pidana Korupsi.pdf

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2014/No.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah, serta untuk mendorong masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, mekanisme pengaduan, tindak lanjut, ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan whistleblower, perlindungan terhadap whistleblower.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 30 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

perwal 30 th 2014.pdf

pedoman-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-internal-dan-eksternal

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD.2014/NO.30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) PP No.79 Tahun 2005, maka perlu menetapkan pedoman tidak lanjut pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.15 Tahun 2006; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERMENPANRB No.42 Tahun 2001; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.1 Tahun 2011; PERMENPAN No.03 Tahun 2003; Peraturan BPK No.2 Tahun 2010; Perda Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2014.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; dan Sistematika.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
8 halaman, Lampiran 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT