DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD/40/2016, TBD 2016, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 12 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2016.
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2020/NO.887
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 134 Tahun 2018; Permendagri Nomor 56 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 83 pasal yakni BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan ; BAB III Organisasi; BAB IV Tugas dan Fungsi; BAB V Kelompok Jabatan Fungsional; BAB VI Tata Kerja; BAB VII Kepegawaian; BAB VIII Eselonering; BAB IX Pembiayaan; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Lain-Lain; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang lemabaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 17 Tahun 2018; perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri no 18 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, lembaga kemasyarakatan kelurahan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana perlu disusun
mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kutai Barat
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permendagri No.11 Tahun 2019; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Bupati Nomor
60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 31)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor
09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2019
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 446
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan Pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tidak sesuai dengan Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Ikan sehingga perlu dilakukan perubahan
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 33 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda KKA No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pertama atas Perbup No. 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Perbup KKA No. 27 Tahun 2018
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 40
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 30 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja serta pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu penyesuaian eselonering jabatan struktural Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 30), diubah sebagai berikut:
(1) Direktur RSUD Tarakan Kelas Non Pendidikan adalah Jabatan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Wakil Direktur RSUD Tarakan Kelas Non Pendidikan adalah Jabatan Eselon IIl.a atau jabatan administrator. (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Tarakan Kelas Non Pendidikan adalah Jabatan Eselon III.b atau jabatan administrator. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada RSUD Tarakan Kelas Non Pendidikan adalah Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATANG TARANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Batang Tarang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perbup Sanggau No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinkes Kab. Sanggau, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Puskesmas Batang Tarang pada Dinkes Kab. Sanggau.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No. 40 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsi, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Eselonering, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
8 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
