PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.835 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 3 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 10A Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Bekasi No. 50 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 99 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 89 Tahun 2012
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.89 Tahun 2012 ttg Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2012
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan