Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1998

Menemukan 514 peraturan dalam 0,006 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perindustrian

Download file:

Ip0041998.pdf

pengembangan - persusuan

1998

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, https://jdih.setkab.go.id :3

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985;
Inpres ini berisi tentang tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 1998.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penghentian Bantuan Keuangan Kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Download file:

Ip0031998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Ip0021998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-Barang Ekspor

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

Ip0011998.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 23 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

KAB_NIAS_23_1998_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 22 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

KAB_NIAS_22_1998_compare.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 1998

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang Pajak daerah

Download file:

Perda Kab. Semarang 1998 No 22_ocr.pdf

Pajak Daerah

1998

Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD.1999/NO.24

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1997 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengatur tentang pajak daerah yang tidak terkait langsung dengan peraturan dimaksud dipandang perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
dasar hukum Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 1998; Instruksi Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Maret 1998
materi yang diatur dalam Perda ini adalah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang Pajak daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 1997 antara lain mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Semarang yaitu Perda Kab. Semarang No. 4/Pd/71; Perda Kab. Semarang No. 03 Tahun 1987; Perda Kab. Semarang No. 1 Tahun 1971; Perda Kab. Semarang No. 1 Tahun 1989; Perda Kab. Semarang No. 15 Tahun 1992; Perda Kab. Semarang No. 5 Tahun 1994; Perda Kab. Semarang No. 5/Pd/1955

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1999.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang Pajak daerah
4 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

KAB_NIAS_21_1998_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 20 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

KAB_NIAS_20_1998_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 20 Tahun 1998

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kolaka No.20 Tahun 1998.pdf

PENGGUNAAN TANAH

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 1999/ NO. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Peruntukan penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II, sehingga untuk memungut Retribusi tersebut perlu diatur dengan Pemerintah Daerah
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 171 Tahun 1997; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998; Perda Kab. Kolaka No. 4 Tahun 1988
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; cara perhitungan retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; serta penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 1999.
27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1998

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka memantapkan ketahanan ekonomi nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana nasional; Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Inpres ini berisi tentang menghentikan pemberian bantuan keuangan kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang berasal dari APBN;
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 1998.