Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 1950

Penetapan Padang Dan Sekitarnya Kepada Daerah Sumatera Barat Yang Termasuk Daerah Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 112 Tahun 1950

Pernyataan / Penetapan Sabang Masuk Daerah Aceh Yang Termasuk Daerah Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 113 Tahun 1950

Pembubaran Negara Pasundan Serta Menggabungkan Wilayahnya Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 116 Tahun 2017

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Download :
PERMENDAGRI Nomor 116 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 118 Tahun 2022

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

Teritorial Indonesia

Download :
Perpres Nomor 118 Tahun 2022.pdf
Perpres Nomor 118 Tahun 2022 - Lampiran.pdf

Abstrak

Rencana Induk - Pengelolaan - Batas Wilayah Negara - Kawasan Perbatasan - Tahun 2020-2024

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 118, LN.2022/No.189, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial, dipandang perlu menyusun rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 43 Tahun 2008; Perpres Nomor 12 Tahun 2010; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024) yang merupakan pedoman nasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Pendanaan atas pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 2 file; 341 hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 123 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 126 Tahun 1950

Pembubaran Negara Sumatera Selatan

Teritorial Indonesia

Download :
Keppres No.126 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 127 Tahun 1950

Penghapusan Daerah Kalimantan Timur Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat Dan Menggabungkan Daerah Kalimantan Timur Tersebut Kepada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Download :
Keppres No.127 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 127 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 127 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .