Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bahwa pembentukan Kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan difasilitasi oleh Bupati; bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan beranggotakan pengusaha-pengusahadari lintas organisasi dan/atau asosiasi pengusaha yang ada di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Noomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2019
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Dalam rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diperlukan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terpadu.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007.
PERAN, FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN; Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP); Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan TSLP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan keadaan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 79 Tahun 2013; PP No 6 Tahun 2010; Perpres No 125 Tahun 2012; Perda Kab Pati No 19 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2014; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perbup Pati No 1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Perbup Pati No 1 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah,
2. Ketentuan Pasal diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengujian Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di tempat pakai sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Biaya Pengujian
Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011; Peraturan Mentari Dalam Negari Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Baerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengujian Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya di Tempat Pakai, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pengujian Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, Timbang Dan Perlengkapannya di Tempat Pakai; Struktur Dan Besarnya Biaya Pengujian; Wilayah Pengujian; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 21 Perda Kab Grobogan No 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Grobogan No 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 125 Tahun 2012;Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No 16 Tahun 2014; Peraturan Bupati Grobogan No 62 Tahun 2017;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penataan dan pengaturan teknik bangunan tempat berdagang PKL, ukuran, bentuk dan dasaran, jenis tenda serta aksesoris jualan, tata cara penerbitan TDU, pengawasan dan penertiban, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2019.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Sambas maka perlu adanya sub penyalur;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2001, UU No.30 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.30 Tahun 2009, Perpres No.191 Tahun 2014, Peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.48 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penunjukkan Sub Penyalur; Persyaratan Sub Penyalur; Kewajiban dan Tanggung Jawab Sub Penyalur; Penetapan Alokasi Untuk Sub Penyalur; Harga Jual Eceran di Sub Penyalur; Kewenangan Badan Pengatur; Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 5 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 2O, dan Pasal 27, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 20l7 tentang Pengembangan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pengembangan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata Cara dan Bentuk Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro; Tata Cara Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro; Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro; Penciptaaan Iklim Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
Tata Cara dan Bentuk Pengawasan Monitoring dan Evaluasi; Tata Cara Kemitraan; dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminsitrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
19 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dilakukan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 45 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Asas; BAB III Pendirian Badan Usaha Milik Desa; BAB IV Organisasi dan Kepengurusan, Tugas dan Kewajiban Serta Hak Pengurus; BAB V Tempat dan Kedudukan; BAB VI Modal dan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa; BAB VII Operasional Pengurus Badan Usaha Milik Desa; BAB VIII Jenis dan Pengembangan Usaha; BAB IX Sistem Pengadaan Barang dan Jasa; BAB X Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur; BAB XI Tahun Buku Bagi Hasil Usaha; BAB XII Kepailitan Badan Usaha Milik Desa; BAB XIII Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa Antar Desa; BAB XIV Kerja Sama dengan Pihak Ketiga; BAB XV Pengelolaan Administrasi dan Barang; BAB XVI Pertanggungjawaban; BAB XVII Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan; BAB XVIII Penyelesaian Perselisihan; BAB XIX Pembubaran; BAB XX Sanksi; BAB XXI Forum Badan Usaha Milik Desa; BAB XXII Ketentuan Peralihan; BAB XXIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2019
perdagangan - kewirausahaan - fasiltasi penumbuhan dan pengembangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan daya saing ekonomi lokal untuk kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Tcgal dirasa perlu untuk menumbuhkan
dan mengembangkan kewirausahaan; bahwa Pemerintah Daerah pperlu untuk memfasilitasi
penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten
Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tegal tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan
Kewirausahaan di Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan, tata cara pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pendanaan, organisasi pelaksana, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
