Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
Bahwa dalam rangka menjamin upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Selatan diperlukan penyelengaraan pendidikan yang adil dan merata, berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki akuntabilitas tata kelola yang diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
Bahwa pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan harus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang maju, cerdas, sehat, sejahtera, berbudaya, religius, serta harus dapat menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, dalam rangka percepatan pembangunan daerah; bahwa guna memberikan layanan dan mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta memiliki kepastian hukum, maka perlu perangkat pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Prinsip Penyelenggaraan dan Pelayanan pendidikan;
4. Hak dan Kewajiban;
5. Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan;
6. Pendidikan Formal;
7. Pendidikan Nonformal;
8. Pendidikan Informal;
9. Pendidikan Keagamaan;
10. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
11. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
12. Pengelolaan Pendidikan;
13. Penerimaan Peserta Didik Baru;
14. Wajib Belajar;
15. Buta Aksara dan Putus Sekolah
16. Kurikulum;
17. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
18. Organisasi Profesi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;
19. Prasarana dan Sarana;
20. Evaluasi, Akredeitasi, dan Sertifikasi;
21. Pendanaan;
22. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan
Lembaga Pendidikan;
23. Peran Serta Masyarakat;
24. Penjaminan dan Pengendalian Mutu;
25. Penyidikan;
26. Ketentuan Peralihan;
27. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
102 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Anak Usia Dini Dan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 24 Tahun 2019
Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
kepala sekolah menupakan guru yang diberikan tugas sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan
untuk menindaklanjuti ketentuan BAB IV Pasal 10 ayat (5) Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sehingga perlu diatur lebih lanjut
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 14 Tahun 2005
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No.40 Tahun 2010
PP No. 19 Tahun 2005
PP No. 74 Tahun 2008
PP No. 17 Tahun 2010
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 11 Tahun 2017
Permen PANRB No. 16 Tahun 2009
PErmendik No. 13 Tahun 2007
PErmendikbud No. 6 Tahun 2018
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Mengatur mengenai kepala sekolah dari tingkat TK sampai dengan SMA/ Sederajat.
Tata cara pengangkatan Kepala sekolah
Pemindahan kepala sekolah
Penilaian kepala sekolah
Pemberhentian kepala sekolah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK/RA,SD/MI,SMP/MA,SMK Dan SLB Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan
ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
b. Bahwa untuk memberikan pedoman dan mekanisme yang
jelas terhadap penggunaan anggaran untuk masing-masing
satuan pendidikan dan ruang lingkup pembiayaan
pendamping dana bantuan operasional sekolah berdasarkan
sumber dana alokasi umum dan dana daerah lain yang
terbagi menjadi 3 (tiga) objek belanja yaitu honorarium
pengelola dana bos, belanja barang dana bos sehingga perlu
untuk dilakukan pembahan Peraturan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun
2007 ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun
2007 ;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK dan SLB Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 147) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Bab II Bagian Kedua Ruang Lingkup pasal 3 ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan pasal 3 ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendamping Dana Bantuan
Operasional Sekolah TK/RA, SD/ MI, SMP/MTs, SMA/ MA, SMK dan SLB
Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 24, jdih.kemdikbud.go.id : 2 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2012
PETUNJUK - TEKNIS PENGGUNAAN DANA AIOKASI- KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs Penggunaan
Dana Aıokası
Khusus
Nonfısık
Bantuan
Operasıonal
Penyelenggaraan
Pendıdıkan
Kesetaraan Dı
Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DaIa Alokasi
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan operasional
Penyelenggaraart Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten
Musi Rawas
UU No 28 Tahu 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 20 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapalali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015l;PP No 55 Tahun 2005;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimala telah diubah
dengan PP No 66 Tahun 2O1O;Permendagri No 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri No 59
Tahun 2010;Permendikbud No81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dal Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK-7 /2017 refiaJ]g
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50 |PMK.7 /2017;Permendikbud No 4 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2016
PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN ALOKASI DAN PEI\iYALURAN, SASARAN PEI,APORAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2019.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2017
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE-TUGAS DAN FUNGSI
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 292
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Ternate;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate Nomor 19 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Institut Agama Islam Negeri Curup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
