Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Kaur Nomor. 547 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. Untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kaur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menerapkan kabijakan penilaian risiko;
c. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintahan wajib melakukan penilaian risiko;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 28 Tahun 1999
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 1 tahun 2004
7. UU No. 15 Tahun 2004
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 60 Tahun 2008
10. Perda No. 14 Tahun 2016
11. Perda No. 16 Tahun 2016
12. Perda No. 72 Tahun 2016
Maksud disusunnya Perbup ini adalah sebagai acuan bagi pejabat atau pegawai Pemerintah daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Desa dan tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko secara memantau aktivitas pengendalian risiko;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu diatur pedoman pelaksanaan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.
Perencanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/pernyataan dari Kepala SKPD bahwa SKPD yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh SKPD yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian. Bagi SKPD yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas SKPD dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas SKPD oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2016.
8 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan pengendalian
atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak
pidana korupsi.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Darah Kabupaten Bantul Nomor 5
Tahun 2021, Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015.
Materi Pokok: Strategi Pengendalian Kecurangan, Lingkungan Pengendalian Kecurangan, Perilaku Anti Kecurangan, Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
Jumlah halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna pedoman pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu Penetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip Penerapan Manajemen Risiko
Bab IV Penyelenggara Manajemen Risiko
Bab V Strategi Penerapan Manajemen Risiko
Bab VI Proses Manajemen Risiko
Bab VII Evaluasi dan Pelaporan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 79 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian / Luar Negri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Luar Negeri;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010;Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
KETENTUAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/KEMENTRIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN / LUAR NEGRI DENGAN SISTEMATIKA ,KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/LUAR NEGERI; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuanpasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan,penetapan dan penerapan standar pelayananpublik bagi penyelenggara pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standarpelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 96 Tahun2012, Permenpan No 15 Tahun 2014, Perda Kapuas Hulu No 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; tujuan dan sasaran; ruang lingkup; prinsip penyusunan standar pelayanan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan7 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2022 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung tata kelola korporasi dan tata kelola klinis yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang perlu peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum Bab II Organisasi RSUD Kabupaten Tangerang Bab III Staf Media RSUD Kabupaten Tangerang Bab IV Staf Keperawatan RSUD Kabupaten Tangerang Bab V Staf Tenaga Kesehatan Lainnya Bab VI Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien Bab VII Kerjasama Bab VIII Manajemen Etik Bab IX Manajemen Budaya Keselamatan Bab X Remunerasi Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Didalam Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2019
126 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan petunjuk pelaksanaan SPJP dan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pernerintah Kabupaten Wonogiri; bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk melakukan pengelolaan risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pernerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko, yang meliputi pengorganisasian, penyelenggaraan SPIP, pengelolaan risiko dan pelaporan risiko. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 dicabut.
106 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
