PERUSAHAAN - TATA KELOLA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu disusun Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 09/MBU/07/2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, perusahaan pelaksana TJSLP/CSR, pembentukan, keanggotaan, tata kerja dan tugas pokok tim fasilitasi TJSLP/CSR Daerah, peran serta masyarakat, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan, pembiayaan, prosedur dan mekanisme pengenaan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 20 Tahun 2008;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 43 Tahun 2014;
- PP No. 60 Tahun 2014;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permendagri No. 114 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 44 Tahun 2016;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018;
- Permendes No. 2 Tahun 2015;
- Permendes No. 3 Tahun 2015;
- Permendes No. 4 Tahun 2015;
- Permendes No. 4 Tahun 2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pendirian BUM Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, permodalan, jenis usaha, hasil usaha, dan kepailitan, kerja sama BUM Desa antar desa, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta kop surat, stempel, dan papan nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
22 halaman (39 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 25 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan, dan guna menindaklajuti ketentuan Pasal 36 ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 38 ayat (8) dan Pasal 69 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organ Perumda Air Minum "Tirta Kajen", Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
101 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Pedagang di Lahan Pasar Teluk Kuantan pada Pelaksanaan Pacu Jalur pada Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung destinasi pariwisata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Pacu Jalur di Kota Teluk Kuantan perlu dilakukan penataan pedagang untuk ketertiban pasar;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Lahan Pasar Teluk Kuantan; Lokasi Jalan Yang Tidak Untuk Di Tempatkan Pedagang; Penataan; Pengelolaan; Pengelola; Besaran Tarif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2019.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 18 s/d 26 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan di Perairan
ABSTRAK:
Pemberian izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai suatu instrument yuridis dalam mengarahkan atau mengendalikan kegiatan pengangkutan dan/atau pemindahan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, maka perlu menetapkan pedoman tentang pemberian izin usaha di perairan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Di Perairan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Izin Usaha Angkutan Di Perairan, Tata Cara Pengajuan Izin, Kewajiban Pemegang Izin, Sanksi Administratif, Berakhir atau Batalnya Izin Usaha, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelola Pasar Rakyat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);11. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati untuk Menandatangani Izin Pemakaian Fasilitas Pasar dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Fasilitas Pasar dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 63).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, klasifikasi pasar rakyat, pengelolaan pasar rakyat, perizinan, pemindahan dan penghapusan kios dan los dalam pasar rakyat, ketertiban, kebersihan dan keamanan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tentang retribusi tempat khusus parkir dalam wilayah perusda kawasan industri Cilacap dikecualikan dari Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sesuai Pasal 3 ayat (3) Perda dimaksud yang menyebutkan bahwa dikecualikan dari obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; bahwa Perbup Cilacap No 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap, sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomis dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atas Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 tentang Pass Masuk ke komplek Perusahaan Daerah untuk mobil angkutan barang 2 sumbu atau lebih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka melindungi dan memberdayakan usaha mikro sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan bermartabat, maka perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib UKLUPL.
TERDIRI ATAS 2 PASAL; Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat Dan Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 9), diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,
taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka melaksanakan hal-hal
sebagaimana dimaksud dan
menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap
pendapatan dan belanja daerah hams secara bertahap
dilakukan melalui transaksi non tunai. dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah,
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 910/ 1867/ SJ tanggal 17 April 2017 tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur Sistem
Transaksi Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
230/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
1 Tahun 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN ;
BAB III
KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI ;
BAB IV
MEKANISME PENGELUARAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI ;
BAB V
SANKSI ADMINISTRASI ;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2019
PERUSAHAAN - TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, LD.2021/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 39 ayat (4),
Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, mekanisme dan prosedur TJSLP, pembentukan TJSLP, bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan, pembinaan dan pengawasan, tata cara pelaporan, sanksi administratif, duta TJSLP, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
