PERIZINAN - LIMBAH - BAHAN BERBAHAYA - BAHAN BERACUN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2009/465
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di Kabupaten Pati perlu pengaturan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Keputusan Kepala Bapedal No 1 Tahun 1995 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Pelaku Pengelolaan; Tata Cara Memperoleh Izin; Masa Berlakunya Izin Pengelolaan LImbah B3; Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk perlindungan dan pelestarian sumber air
beserta lingkungan keberadaannya terhadap pencemaran,
diperlukan adanya pengendalian secara menyeluruh dan
terpadu; bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang
air limbah ke air atau sumber air yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif yang dapat mengancam
ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan
produktivitasnya diperlukan adanya Izin Pembuangan Air
Limbah di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten
Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban dan Hak Penanggung Jawab Usaha dan Atau Kegiatan, Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Klaten, Larangan, Tim Pengkaji/Peneliti, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Tahun 2009/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sutrasno sebagai badan pelayanan umum daerah, perlu mengatur struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumberdaya
manusia; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sutrasno Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159 b Tahun 1988; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI Tahun 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/200; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Kelola Korporasi
Bab III Direktur
Bab IV Kepala Bagian Tata Usaha
Bab V Kepala Bidang
Bab VI Instalasi
Bab VII Staf Medik
Bab VIII Staf Non Medik
Bab IX Dewan Pengawas
Bab X Komite Medik dan Non Medik
Bab XI Remunerasi
Bab XII Kerahasiaan dan Informasi Medik
Bab XIII Tarif Layanan
Bab XIV Akuntansi dan Keuangan
Bab XV Pengelolaan Lingkungan
Bab XVI Akuntabilitas Kinerja
Bab XVII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2008 dicabut.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kali Bersih (Prokasih) Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi
kebutuhan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya sehingga perlu
dijaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air disepanjang daerah
aliran sungai ; bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut agar tetap
berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu dicanangkan Program
Kali Bersih (Prokasih); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong;
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep09/MENLH/411995; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995; . Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35
NMENLH/7/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep42/MENLH/1 0/1996; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/111998; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 tahun 2003; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Nomor 28 Tahun 1994; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Se1atan
Nomor 58 Tabun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong yang berisi; ketentuan Umum; Azas, Tujuan Dan Sasaran Prokasih; Pelaksanaan Prokasih; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Syarat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanf Aa Tan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah
ABSTRAK:
bahwa izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah ke
tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan sarana pengawasan
Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada badan hukum dan perorangan
yang kegiatan dan atau hasil sampingannya menimbulkan/mengakibatkan
pencemaran; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kualitas Air di
Kabupaten Tabalong, perlu pengaturan tata cara dan syarat permohonan
izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah
untuk aplikasi pada tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara
dan Syarat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin
Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah;
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Talmn 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995; . Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998; Keputu..c;.an Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 ; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007; Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 ; . Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara
dan Syarat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin
Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah yang berisi; Ketentuan Umum; Persyaratan Dan Tata Cara Izin Pembuangan Air Limbah; Persyaratan Dan Tata Cara Izin Pemanfaatan Ar Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah bahan
berbahaya dan beracun merupakan sarana pengawasan Pemerintah
Kabupaten Tabalong kepada badan hukum dan perorangan yang
kegiatannya dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, keselamatan
manusia dan makhluk hidup lainnya; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lirnbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong, perlu pengaturan tata
cara dan syarat permohonan izin penyimpanan sementara dan izin
pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata cara
dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan izin
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten
Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nom or 18 tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 TaJmn 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata cara
dan Syarat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan izin
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten
Tabalong yang berisi; Ketentuan Umum; Perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Dan Pemanfaatan Air Limbah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air, sumber air dan memanfaatkan air limbah ke tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati; bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi, maka perlu mengatur tata cara izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahn 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perizinan dan Tata Cara
Bab III Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Bab IV Berakhirnya Izin
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Sanksi Administrasi
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2009.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa Kota Negara merupakan ibu kota Kabupaten Jembrana, jantung kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang demikian komplek mengandung berbagai
keinginan atau ekspansi usaha. Ekspansi ini menimbulkan adanya pertentangan
kepentingan dan perebutan penggunaan lahan yang dapat merugikan semua pihak;
b. bahwa sehubungan dengan permohonan Lurah Pendem Nomor 410/227.a / Set /
2008 dan Lurah Dauhwaru Nomor 511 / 650 / PM / 2008, Dan Koperasi Abdi Praja
Niaga Nomor 27 / Kop.APN / X / 2008, perihal Mohon Revisi Rencana Detail Tata
Ruang Kota (RDTRK) Negara khususnya zona Pusat Pemerintahan;
c. bahwa berkenaan dengan perkembangan kawasan industri, pemukiman,
perkantoran pemerintah dan swasta, komersial dan peruntukan kegiatan lainnya
perlu diantisipasi dengan mengendalikannya agar adanya kesesuaian dan
keseimbangan dalam pemanfaatan ruang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dmaksud huruf a, huruf b dan huruf
c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 640/KTPS/1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006;
Beberapa ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 10 angka 4 diubah;
2. Ketentuan Pasal 10 setelah angka 14 ditambah angka 15 baru;
3. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2009.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana Diubah.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009
UNIT PELAKSANA TEKNIS LIMBAH, TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR, DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2009/No.17 Seri D Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Limbah, Tempat Pengolahan Akhir, dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Limbah, Tempat Pengolahan Akhir dan Instalasi
Pengolahan Limbah Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor u7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
