Pencegahan Dan Pengendalian Gratifikasi Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2015/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Pengendalian Gratifikasi Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, makaperlu upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi sebagai wujud integritasdalam melaksanakan tugaspokok dan fungsipejabat/pegawai;
b. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.31 Tahun 1999 ;3.UU No.23 Tahun 2000
;4.UU No.30 Tahun 2002 ;5.UU No.25 Tahun 2009 ;6.UU No. 5 Tahun 2014
;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.UU No.30 Tahun 2014 ;9.PP No.60 Tahun 2008
;10.PP No.53 Tahun 2010 ;11.Perda Kab Serang No.15 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008;13.Perda Kab Serang No.3 Tahun 2009;14.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011;15.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;16.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011;17.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012;18.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012 ;19.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012;20.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.jenis,penceghan dan pengendalian gratifikasi;4.unit pencegahan dan pengendalian gratifikasi;5.tata cara pelaporan
;6.sosialisasi;7.pengawasan;8.perlindungan ,penghargaan,dan sanksi;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2015.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Adipura Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan kabupaten yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan maka pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, setiap kecamatan perlu menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah dan penetapan ruang terbuka hijau; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Adipura Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Adipura Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika : Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 62 Tahun 2015
Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Mencabut :
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 63, BN.2016/No.1132, http://pslb3.menlhk.go.id : 25 hlm.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 63 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BAGIAN HUKUM KAB. SUMBAWA BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPTEN SUMBAWA BARAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
25
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD 2018/No.63 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2016, . Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan Dan Permukiman, Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas, Pencatatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Kawasan Perumahan Dan Permukiman, Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 63 Tahun 2015
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Perumahan
ABSTRAK:
. bahwa perkembangan perumahan di wilayah Kabupaten
Bombana dewasa ini semakin pesat, khususnya di
kawasan perkotaan, sehingga secara spasial dan sosial
berdampak terhadap ketidakseimbangan perkembangan
wilayah, persebaran penduduk serta peralihan fungsi
lahan pertanian dan kawasan lindung;
b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut,
diperlukan suatu kebijakan untuk memberi arah
pengembangan perumahan di Kabupaten Bombana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perumahan
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan
Lembaran Negara Repub2ik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No mo r 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4439);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1988 Tentang Rumah Susun,
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 1988 Tentang Hak Guna Usaha, Hak guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 58;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan
Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Permukiman;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31
/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
Yang Berdiri Sendiri;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan melalui
kredit / Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera
Dengan Dukungan Bantuan Faisilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2011 nomor 3)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 09
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22
Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013
Nomor 22);23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
2013;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
BAB III
ARAH PENGEMBANGAN PERUMAHAN
BAB IV
PERIZINAN
BAB V
PENGEMBANG PERUMAHAN
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 63 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
