Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 372 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satuta Politeknik AKA Bogor

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

2022pmperin019.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

2022pmperin018.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Politeknik STTT Bandung

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

2022pmperin017.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Politeknik ATI Padang

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

2022pmperin016.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Politeknik ATI Makassar

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

Permenperin_No._15_Tahun_2022_.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Politeknik STMI Jakarta

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

2022pmperin014.pdf

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Abstrak

Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut

Permenkop UKM No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Permenkop UKM No. 15/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download file:

PM KUKM 11 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Dan Pejabat Setingkat Menteri

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

1 Tahun 2016.pdf

Kementerian sekretaris negara republik indonesia - peraturan menteri - tanda jabatan presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat setingkat menteri

2016

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 1, BN 2016/ PERATURAN.GO.ID: 10 HLM

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Dan Pejabat Setingkat Menteri

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri adalah a) bahwa tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka telah lama digunakan sebagai tanda jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri dan pejabat setingkat Menteri; b) bahwa untuk meningkatkan ketertiban penggunaan tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka sesuai dengan peruntukannya, perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan tanda jabatan; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri.
Dasar hukum Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri diantaranya adalah UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; Perpres No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan RI; Permen Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai tanda jabatan presiden/wakil presiden; tanda jabatan menteri/pejabat setingkat menteri; pengadaan dan pemberian tanda jabatan; penggunaan tanda jabatan; ketentuan apabila mengalami kehilangan, kerusakan, atau ingin mengembalikan tanda jabatan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.
10 hlm.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

permenparekraf-no-7-tahun-2024.pdf

ORGANISASI - TATA KERJA - BALAI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF

2024

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 7, BN 2024 (286); 7 hlm

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

untuk mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu dibentuk unit pelaksana teknis untuk memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 96 Tahun 2019; Perpres Nomor 97 Tahun 2019; dan Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif (BPU-Ekraf); susunan organisasi BPU Ekraf, Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; dan pendanaan

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
7 hlm; hlm 1 sd 6 batang tubuh, hlm 7 lampiran

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Politeknik Pariwisata Nhi Bandung

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/HK.001/MKP/2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Download file:

2021PMParekraf019.pdf

STATUTA - POLITEKNIK PARIWISATA NHI - BANDUNG

2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 19, BN 2021 (1520): 48 Halaman, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Statuta Politeknik Pariwisata Nhi Bandung

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan acuan dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung, perlu disusun statuta Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Kemenparekraf Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2012; Perpres No. 96 Tahun 2010; Perpres No. 96 Tahun 2019; Peraturan Kemenparekraf No. 1 Tahun 2021; Dan Peraturan Kemenparekraf No. 16 Tahun 2021
Pasal 6 (1) Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan program pendidikan diploma dan sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan di Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Lampiran File; 52 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.