Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PP 8 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1955

Tindak Pidana Imigrasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut :

Pasal 241 sub 1 dan pasal 527 "Wetboek van Strafrecht."

Download :
UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2020

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perda_08_2020.pdf

Abstrak

bantuan - hukum - untuk - masyarakat - miskin

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2020/No.8 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap warga negara agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum berdasarkan ketrntuasn Pasal 19 ayat (2) UU No. 16 tahun 2011 maka perlu menetapkan Perda tentang Bantuan hukum untuk Masyarakat Miskin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dioubah dengan Uu No. 15 tahun 2019; UU No. 16 tahun 2011; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan, Larangan Dan sanksi Adminsitratif, Pendaaan, Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
15 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016

Download :
2023pd0033008.pdf

Abstrak

pembentukan produk hukum

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Produk Hukum, Perencanaan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Produk Hukum Daerah, Noreg, Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi, Penyebarluasan, Analisis dan Evaluasi, Tata Naskah dan Teknik Penyusunan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 dicabut.
63 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2013

TATA CARA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017

Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Download :
Perma Nomor 8 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013

Advokasi Hakim

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013.pdf

Abstrak

advokasi hakim - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 8, BN 2013 (1530): 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang advokasi hakim.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004.
Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021

Pelaksanaan Advokasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Permen ESDM No. 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perda_9_2020.pdf

Abstrak

bantuan hukum

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2020/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bab IV Pemberi Bantuan Hukum Bab V Tata Cara Penetapan Pemberi Bantuan Hukum Bab VI Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Bab VII Penerima Bantuan Hukum Bab VIII Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Bab IX Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bab X Pendanaan Bab XI Tata Cara Penyaluran Dana Penyelenggaraa Bantuan Hukum Bab XII Larangan Bab XIII Pengawasan Bab XIV Ketentuan Penyidik Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
25 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 1955.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2004.