Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.801 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No. 26 Th 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Mencabut :

PP No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan

Download :
PP Nomor 26 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - Bidang - Pertanian

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2021/No.36, TLN No.6638, jdih.setkab.go.id : 96 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 2000; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2010; UU Nomor 39 Tahun 2014; UU Nomor 22 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, antara lain perkebunan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan. Pada subsektor Perkebunan, PP ini mengatur kembali penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban pembangunan kebun bagi unit pengolahan Perkebunan tertentu dan perbenihan Perkebunan. Pada subsektor hortikultura diatur mengenai usaha perbenihan meliputi Pemuliaan, Produksi Benih, Sertifikasi Benih, dan Peredaran Benih serta sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga. Pada Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.
Penjelasan 23 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1984

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP NO 26 TH 1984.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1980

Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998
KEPPRES No. 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Download :
Keppres No 26 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1990

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP NO 26 TH 1990.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1964

Kekayaan dan Modal Perusahaan Negara

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
pp no 026 tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 26 Tahun 2019

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PB2019-26.pdf

Abstrak

standar-pelayanan-publik-penanaman-modal-terpadu-satu-pintu

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menetapkan Standar Pelayanan; bahwa guna pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip standar pelayanan, komponen standar pelayanan, jenis pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, proses, mekanisme dan koordinasi pelayanan, pemeriksaan teknis di lapangan, produk pelayanan, penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha, keterbukaan informasi, sarana dan prasarana/fasilitas, sumber daya manusia, maklumat pelayanan, kompetensi dan pembatalan izin, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
126 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1980

Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

Download :
PP NO 26 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2003

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP 26 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 26 Tahun 2015

PENEMPATAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 26 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1980.