Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.085 peraturan dalam 0,022 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 160 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan

Download :
Keputusan_Presiden_no_160 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 160 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Pare Pare Tentang Pajak Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 160 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 161 Tahun 1966

Perubahan Tarip Sumbangan Wajib Izin Usaha Untuk Pembangunan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Kepres No.161 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 165 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bandung No. 289 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung

Mengubah :

PERBUP Kab. Bandung No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung

Download :
PERBUP 165 TAHUN 2021 Perubahan Atas Juknis Pajak PBB P2.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah-Perpajakan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD 2021/165

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam pengembangan sistem Pajak yang mendukung pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang efektif efisien perlu pengaturan yang mendukung instrument pembayaran secara dalam jaringan; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum mengakomodir mekanisme pembayaran yang lebih efektif efisien, sehingga perlu diubah dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 52 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten bandung
9 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1957

Pengangkatan Sutan Kali Malikul Adil Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pajak Di Jakarta

Perpajakan

Download :
Keppres No.166 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 171 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tulung Agung Tentang Pajak Kendaraan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 171 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Blitar Tentang Pajak Pembangunan I

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 172 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 173 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Sleman Tentang Pajak Tontonan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 173 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 179 Tahun 1998

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Perpajakan

Download :
Keputusan_Presiden_no_179 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 179 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_179_Tahun_2019.pdf

Abstrak

pajak daerah - status wajib pajak

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 179, BD.2019/NO.179

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No 112 Tahun2 016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemda melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu dan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang tata Cara PelaksanaanKonfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis layanan publik tertentu dan pajak yang dikonfirmasi, perangkat daerah penanggung jawab KSWPD, tata cara pelaksanaan KSWPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 1998.