PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013
Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/102/2021
Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin Melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahap Ketiga

Kesehatan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 204a Tahun 1960
Pengangkatan Sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 96 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Pengangkatan Pelaksana Tugas Atau Pelaksana Harian Pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Perdagangan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendag No. 56/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 13.a Tahun 2017
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015
Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 60.1 Tahun 2009
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Purworejo No. 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat
  2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2007
  3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2007
  4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2006
  5. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2004
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
  2. PMK No. 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan