Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SAMOSIR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2017.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 24, LN. 2002 No. 42, LL SETNEG : 2 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2002.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 33 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Pertani"
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 1974.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal dan untuk menciptakan iklim usaha dalam bidang penanaman modal yang merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah maka perlu
pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Serta, sesuai dengan Perda Kabupaten Paser No.9 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Paser, maka pengendalian penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 1986; PP No.49 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2008; PP No.7 Tahun 2013; Perpres No.27 Tahun 2009; Perpres No.16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Paser No.9 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Paser. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Biaya, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2015.
20 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 24 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 24
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Manajemen
Keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 dan untuk mendorong peningkatan pendapatan
masyarakat Jawa Timur dengan bermitra usaha dengan
Badan Usaha / Lembaga, maka perlu menetapkan kembali
Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa
Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahu2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecdan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TimuTahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran DaeraProvinsi Jawa Timur Nomor 6).
peraturan ini mengenai pedoman umum pengelolaan dana bergulir provinsi Jatim.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 21
Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 9 halaman + lampiran 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2021
Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD No.24/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 14 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 12 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 4 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan dan Bentuk Penyertaan Modal, BAB III Besaran Penyertaan Modal, BAB IV Pelaksanaan Penyertaan Modal,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 24 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1997.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
