Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021, maka perlu membentuk Unit pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2099/2023 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester 1 Tahun 2023, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
12 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah;
b. pendaftaran, pendataan dan penetapan jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pembukaan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
h. keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
k. pemungutan pajak dan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
31 Halaman; Lampiran 32 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2025;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun2005; PP No. 74 Tahun 2005; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Laporan realisasi anggaran tahun 2023 yang terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 20 Tahun 2024
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Poso Nomor 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pembentukan serta penjabaran Struktur organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong
15 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan khusus terhadap anak;
bahwa untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam upaya perlindungan khusus terhadap anak, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas untuk mewujudkan upaya perlindungan khusus terhadap anak;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, perlu dilakukan pengaturan dalam penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 78 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perlindungan khusus bagi anak, Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa unhrk trrelaksanalan ketentuan Pasal 166 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kebijakan pergeseran anggaran, jenis pergeseran anggaran, serta kondisi yang menyebabkan perlunya pergeseran anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melasanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 17 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 43 Tahun 2019; Perda Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020
Dalam perbub ini diatur mengenai penyusunan rencana strategis (Renstra) BLUD Puskesmas. Penyusunan renstra tersebut berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan, dan disusun secara periodik dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. Perbup ini juga mengatur mengenai sistematika renstra BLUD Puskesmas, perencanaan dan penganggaran BLUD Puskesmas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra BLUD Puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGI
ABSTRAK:
"a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel telah ditetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (SAKJP)yang menjadi pedoman dalarn mengukur kinerja, mengendalikan dan
mengevaluasi rencana pembangunan;"
b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kahupaten Merangin, perlu dibentuk pedoman imp!ementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pcmerintah Daerah dalam perencanaan kinerja, pengukuran kineria. oelanoran kineria, dan evaluasi akuntabilits internal;
"c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Merangin;"
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No,20 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006; Peraturan presiden No.29 Tahun 2014; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.53 Tahun 2014; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformsdi birokrasi No.88 Tahun 2021; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.89; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.6 Tahun 2022; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; \
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Sistematik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2024
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (60 UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP o. 109 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahuun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Permendagri No. 050-5889 Tahun 2021; Perda Lampung Barat No. 1 Tahun 2011; Perda Lampung Barat No. 3 Tahun 2012; Perda Lampung Barat No. 4 Tahun 2012; Perda Lampung Barat No. 5 Tahun 2012; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perda Lampung Barat No. 4 Tahun 2022; Perda Lampung Barat No. 3 Tahun 2023; Perda Lampung Barat No. 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
9 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
