Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata
Keijapada Dinas Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor, 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan :
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun *
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Pekeijaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 dicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Keija Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai
kewenangan dalam urusan permerintahan bidang
perhubungan yang efektif dan efisieri perlu menyusun
struktur dan tata keija yang efektif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam
urusan permerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan
bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang
efektif dan efisieri perlu menyusun struktur dan tata kerja yang
efektif; bahwa berdasairkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
Bab VII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2016 dicabut.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Inspektorat
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati iini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 34 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan
fungsi jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2011 dicabut.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pelayanan kesehatan, menumbuhkan semangat cinta
kepada daerah, dan memperkuat citra RSUD dr. R.
Goeteng Taroenadibrata Purbalingga diperlukan logo
sebagai simbol identitas; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum, maka
perlu mengatur Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
Goeteng Taroenadibrata Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purbalingga tentang Logo Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Kedudukan dan Fungsi
Bab IV Bentuk, Warna dan Makna Logo
Bab V Susunan dan Ukuran Logo
Bab VI Penggunaan dan Penempatan
Bab VII Gambar Logo
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 95 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penadatanganan Dokumen Kerja Sama Deerah Dan sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Guna ketertiban dan kelancaran kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Kabupaten Pemalang, perlu pengaturan penandatanganan dokumen kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pelaksanaan kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan dokumen kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah Dan Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Kerjasama Daerah, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah, Sinergi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Delegasi Atau Mandat Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan Dan/Atau Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperpendek rentang kendali birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan pelimpahan delegasi atau mandat kewenangan. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; pp No. 21 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017; Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan untuk menandatangani Keputusan dan/atau Suratsurat lainnya di Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, pelimpahan delegasi atau mandat dan hak dan kewajiban pejabat penerima delegasi atau mandat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam
urusan permerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa yang efektif dan efisien perlu menyusun struktur, dan tata
kerja yang efektif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Keija Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2019/NO. 93, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lampiran 58 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
