Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.445 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2023

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2011

Download :
PERBUP_NO_24_Th_2023.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2023/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselon dan Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2011 dicabut.
13 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
82perwa no 24.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 24 Tahun 2017

PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perwali No. 24 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 352

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA

ABSTRAK:

DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS DAN MENDEKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, PEMERINTAH KOTA BIMA MENERAPKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN YANG DILAKSANAKAN PADA MASING MASING KECAMATAN DI KOTA BIMA; UNTUK MEMBERIKAN PANDUAN KEPADA PENYELENGGARA DAN KEPASTIAN KEPADA PENERIMA PELAYANAN TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU DAN TERUKUR, PERLU DISUSUN STANDAR PELAYANAN PROGRAM TERSEBUT
UU No. 28 1999; UU No. 13 2002; UU No. 33 2004; UU No. 14 2008; UU No. 25 2009; UU No. 12 2011; UU No. 5 2014; UU No. 23 2014; UU No. 30 2014; PP No. 65 2005; PP No. 79 2005; PP No. 6 2008; PP No. 19 2008; PP No. 96 2012; PP No. 18 2016; Permendagri No. 6 2007; Permendagri No. 79 2007; Permen PAN No. Per/21/M.PAN/ 11/2008; Permendagri No. 4 2010; Permendagri No. 80 2015; Perda Kota Bima No. 6 2016; Perwali Kota Bima No. 35 2015; Perwali Kota Bima No. 32 2016
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
-
-
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2018

PETA BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAIKECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
perbup no. 24 tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020

Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 40/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2001

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda No.24 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1946

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 10

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 24 Tahun 1946.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2020

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download :
24. PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2018

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perwako No. 24 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 24 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Bulungan No. 2 Tahun 2019 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2019/NOMOR 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan masih terdapat kekeliruan pada Unit Pengelola LHKPN, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 dihapus Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. diubah Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) diubah Ketentuan dalam Pasal 10 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .