Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Galian Tambang Dl Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan perkembangan regulasi di bidang pertambangan saat ini khususnya dengan keberadaan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang di Provinsi Kalimantan Tengah dipandang tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006 Tata Cara Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang di Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2011.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang di Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2011 No.11/TLD No.11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan
organisasi pada Pemerintah Daerah, antara lain Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan
organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 5 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : SOTK Setda dan SetDPRD Kabupaten Blora
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 5 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 11 Tahun 2011
PERBUP Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2011
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.4 Tahun 1997, UU No.18 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.10 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2010, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.20 Tahun 2011, PP No.40 Tahun 1996, PP No.27 Tahun 1999, PP No.80 Tahun 1999, PP No.36 Tahun 2005, PP No.26 Tahun 2008, PP No.15 Tahun 2010, Keppres No.33 Tahun 1990, Keppres No.34 Tahun 2003, Permenpu No. 66/PRT/1993, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permenpu No. 29/PRT/M/2006, Permenpu No. 30/PRT/M/2006, Permenpu No. 05/PRT/M/2007, Permenpu No. 06/PRT/M/2007, Permenpu No. 24/PRT/M/2007, Permenpu No. 25/PRT/M/2007, Permenpu No. 26/PRT/M/2007, Permenpu No. 24/PRT/M/2008, Permenpu No. 11/PRT/M/2009, Permenpu No. 15/PRT/M/2009, Permendagri No.32 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Kepmenpu No. 16/KPTS/2009, Kepmenpu No. 17/KPTS/2009, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pembinaan, Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2012.
Peraturan ini memiliki 61 halaman dan 20 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2011
Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Kepada Koperasi Di Kabupaten Balangan
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2011/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Kepada Koperasi Di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi perlu
memberikan bantuan penyertaan modal Kepada Koperasi di
Kabupaten Balangan;
bahwa untuk kelancaran penyaluran penyertaan modal
Pemerintah daerah kepada Koperasi di Kabupaten Balangan
perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi
aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kabupaten Balangan Kepada Koperasi di Kabupaten
Balangan
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 32 Tahun
1998; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 'l Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 tahun 2011.
Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Kepada Koperasi di Kabupaten
Balangan, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; TUJUAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH; SUMBER DANA, STATUS DANA DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH; PENGGUNAAN MODAL DARI PROGRAM PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH; MEKAN!SME PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH; PERSYARATAN KOPERASI PENERIMA MODAL; PROSEDUR PERMOHONAN PENYERTAAN MODAL; PENYALURAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA KOPERASI; ANGKA WAKTU DAN PENGEMBALIAN
MODAL PEMER!NTAH DAERAH; BAGI HASIL / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH; HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA MODAL; MONITORING DAN EVALUASI; dan PEMBINAAN DAN KOORDINASI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2011.
11 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan retribusi daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah dan hal ini merupakan sumber pembiayaan pembangunan didaerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan salah satunya adalah retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
UU No. 10 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 44 Tahun 1999: UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.18 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; QANUN PROVINSI NAD No. 3 Tahun 2007.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayarab, Sanksi Administrasi, Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
20
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku No. 11 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2012
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PEPRES No. 5 Tahun 2010; PEPRES No. 29 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2011; PERDA PROMAL No. 02 Tahun 2007; PERDA PROMAL No. 03 Tahun 2007; PERDA PROMAL No. 04 Tahun 2007; PERDA PROMAL No. 04 Tahun 2009; PERDA PROMAL No. 05 Tahun 2009; PERDA PROMAL No. 01 Tahun 2011; PERDA PROMAL No. 02 Tahun 2011; PERDA PROMAL No. 03 Tahun 2011; PERDA PROMAL No. 04 Tahun 2011; PERDA PROMAL No. 10 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2012, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 11, BN 2011/ NO 468; PERATURAN.GO.ID : 11 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
