standar - organisasi - prosedur - pemulihan - lingkungan - hidup
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2013/80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemulihan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perbup tentang Stnadar Operasional Prosedur emulihan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimaa telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 150 Tahun 2000; PP No. 4 Tahun 2001; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2012; PP No. 27 tahun 2012 Perpres No. 54 Tahun 2008; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 74 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Ini mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, pelaksanaan Pemulihan, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Dan Pembinaan, Sanksi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 47 Tahun 2013
Rencana aksi daerah millenium development goals (rad mdg's) kabupaten gorontalo tahun 2013-2015
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2013/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Millenium Development Goals (RAD MDG'S) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program percepatan Target Milleniun Development Goals Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.5 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.13 Tahun 2011; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals (MDGS) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 46 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa perlu menganalisis pengendalian dampak usaha negatif dan pengembangan dampak positif sedini mungkin, dan dilengkapindengan dokumen, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Pangandaran.
UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmen LH No. 17 Tahun 2001; Kepmen LH No. 86 Tahun 2002; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Pangandaran yang meliputi Ketentuan Umum, Kebijakan, Pemberian, Bentuk dan Masa Berlakunya Rekomendasi, Tata Cara Memperoleh Rekomendasi, Pengalolaan Kualitas Air, Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, Hak Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo diperlukan Pengetahuan, Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan Masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2003; Edaran Bupati No. 01 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan dan prinsip, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, penandaan, tempat atau ruang merokok, larangan-larangan, sanksi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, peran masyarakat dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2013/No.35 Seri E Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dala.rn Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dirnaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KORIDOR JALAN LETJEND S. PARMAN - JALAN BRAWIJAYA DAN KAWASAN SEKITAR TAMAN BLAMBANGAN KOTA BANYUWANGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 25 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Lingkungan Terminal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lingkungan terminal, perlu diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lingkungan terminal
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Lingkungan Terminal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; eraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, pelaksanaan pemungutan, bentuk isi stiker dan karcis, lokasi terminal, masa berlaku, penyetoran, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
