Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.383 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pemberian Sebagaian Kewenangan Fungsi Perencanaan, Pengkoordinasian, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penempatan Dan Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Serta Pengawas Dan Penilik Sekolah Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Pekalongan

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2012
Keputusan Walikota Pekalongan No. 875.01/204 Tahun 2012

Download file:

2013perwal3375009-OCR.pdf

Fungsi Perencanaan, Pengkoordinasian, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penempatan Dan Pemindahan - Pemberian Sebagaian Kewenangan

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD.2013/No. 9

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Sebagaian Kewenangan Fungsi Perencanaan, Pengkoordinasian, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penempatan Dan Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Serta Pengawas Dan Penilik Sekolah Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas mekanisme kerja di lingkungaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan maka dipandang perlu untuk memberikan sebagian kewenangan fungsi dalam perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengawas dan penilik sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2012; Keputusan Walikota Pekalongan No. 875.01/204 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian kewenangan fungsi dalam pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengawas dan penilik sekolah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
Pasal 125 huruf i Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011, Pasal 63 huruf g Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2012, Lampiran angka 7 huruf c) dan angka 12 huruf d) Keputusan Walikota Pekalongan No. 875.01/204 Tahun 2012 dicabut.
4 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Perwali Yogyakarta No.52 Tahun 2012 ttg Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perwali Yogyakarta No.53 Tahun 2012 ttg Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perwali Yogyakarta No.41 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Perwali Yogyakarta No. 42 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

Download file:

Perwali Yogyakarta No. 7 ...ota Kepada Camat.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009
Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2011

Download file:

Perwal No. 6 Tahun 2013 t...Terpadu Kota Smi.pdf

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan - Pelimpahan Kewenangan

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD. 2013/No. 6

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi

ABSTRAK:

bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan dengan Daerah telah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala BPMPT.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2013.
Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 dicabut.
14 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 53 Tahun 2012

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perwali Yogyakarta No.41 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Perwali Yogyakarta No. 42 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

Download file:

Perwali Yogyakarta No.53 ...erintahan Daerah.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 52 Tahun 2012

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perwali Yogyakarta No.41 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Perwali Yogyakarta No. 42 Tahun 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

Download file:

Perwali Yogyakarta No.52 ...erintahan Daerah.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Bekasi No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan

Mengubah

PERWALI Kota Bekasi No. 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota,Kecamatan Dan Kelurahan
PERWALI Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan
PERWALI Kota Bekasi No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan

Download file:

BD Perwal Nomor 25 Tahun 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2012

Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Kantor Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan / Penugasan Pejabat Negara / Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas Dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Kantor Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No.9 T... Badan Inspektur.pdf

pendelegasian-tugas-wewenang-walikota

2012

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD.2012/NO.9

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Kantor Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendelegasian Kewenangan; Penyesuaian Gaji; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam Penetapan Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 3 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 25A Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota,Kecamatan Dan Kelurahan

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Bekasi No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan
PERWALI Kota Bekasi No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan

Mengubah

PERWALI Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan
PERWALI Kota Bekasi No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008

Download file:

Perwal_25.A_2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 870 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat Dan Lurah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

perwal No.870 th.2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 96 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Perwali No. 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

PERWAKO-96-2011.pdf

pelimpahan-wewenang-pesetujuan-penggunaan-anggaran-belanja

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BD.2011/NO.96

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, maka perlu meninjau dan merubah Perwali No. 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah. Guna percepatan pelaksanaan APBD Kota Palembang serta degnan mempedomani huruf c Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penetapan Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Mencabut Perwali No. 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.